-Tanjung Selor-
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun menilai raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Kaltara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 tak terlepas dari beberapa item yang dilakukan Pemprov Kaltara.
Usai penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2014 kepada Ketua DPRD dan Penjabat Gubernur di Kantor PPRD Kaltara, Jumat (29/5/2015), Sekprov Badrun membeberkan beberapa kunci meraih WTP.
Mantan Sekkot Tarakan itu menjelaskan, Pemprov Kaltara imbuhnya telah memiliki sistem internal pengawasan pemerintahan (SPIP) dalam hal ini instansi Inspektorat dan mampu mematuhi aturan pengelolaan keuangan.
“Kami juga sebagai organisasi pemerintahan yang baru, tidak gegabah karena daerah otonom waktu itukan 2014 belum ada DPRD, sehingga untuk kaitannya dengan tata kelola keuangan dan aset itu kami laksanakan secara cermat, secara ekstra memenuhi kaidah-kaidah aturan yang ada,” jelasnya.
Kunci lainnya sambungnya terletak pada intensnya koordinasi dan komunikasi yang dijalin Pemprov dengan BPK.
“Makanya, kami juga tercatat sebagai pemerintah yang paling sering berkoordinasi dan berkonsultasi. Artinya, komunikasi yang kami bangun itu agar supremasi tata kelola keuangan bisa sesuai kaidah,” ujarnya.
Mengenai secara umum raihan opini WTP tersebut, Badrun mengaku tidak saja sebagai opini WTP, namun menjadi pencapaian luar biasa bagi Kaltara lantaran pada saat rapat review penentuan opini di BPK Pusat, semua provinsi memerlukan waktu rata-rata empat jam.
“Dan pada saat review itu, Kaltara hanya direview 30 menit. Insya Allah, dengan terbentuknya DPRD Kaltara juga, WTP harus dipertahankan,” tandasnya. (*)
Sumber Berita: kaltim.tribunnews.com | 29 Mei 2015
