Suatu hal yang mengejutkan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kaltara, Martin Sablon mengapresiasi BPK RI yang mana telah melakukan pemeriksaan itu sehingga pihaknya selaku DPRD dapat melakukan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada.
