Krisis keuangan yang melanda pemerintah kota Tarakan pada 2015, cukup ironis. Sebab, selama 2013 dan 2014, Pemkot Tarakan selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja pengelolaan keuangan atas penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Tapi, Kepala Perwakilan BPK-RI Kalimantan Utara, Ade Iwan Ruswana, menegaskan agar masyarakat jangan salah persepsi. Opini tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan keuangan yang melilit Pemkot Tarakan saat ini.
