-Tarakan-
Satu lagi prestasi diraih oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015. Untuk diketahui, tahun lalu pemkab Malinau juga meraih predikat WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2014.
Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Kaltara Ade Iwan Ruswana, SE, MM., Ak., CA mengucapkan selamat atas raihan predikat WTP kepada Pemerintah Kabupaten Malinau.
“Ini merupakan komitmen kita dalam rangka mewujudkan dan menciptakan pemerintahan di Kabupaten Malinau yang transparan dan akuntabel,” ujarnya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun Anggaran 2015 Di Wilayah Propinsi Kaltara yang diadakan di Kantor Perwakilan BPK RI Propinsi Kaltara di Tarakan, Jumat (27/5)
BPK RI Propinsi Kaltara telah melakukan pemeriksaan sejak akhir tahun 2015. Dimulai dari pemeriksaan intrim yang gunanya untuk melihat kesiapan pemerintah dalam penerapan sistem akrual basis. Lalu diawal bulan Februari dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk melihat hal-hal yang terkait dengan LKPD pemkab Malinau. Kemudian diawal bulan April dilakukan pemeriksaan terperinci sampai awal bulan Mei 2016.
Selama pemeriksaan BPK terus menerus melakukan supervisi untuk seluruh entitas (Satuan yang berwujud, KBBI) terhadap setiap permasalahan-permasalahan yang timbul. BPK juga membentuk tim auditor untuk melakukan eto treatment kepada seluruh entitas. Jadi jika ada suatu masalah muncul di salah satu entitas, treatmentnya harus sama jika permasalahan itu muncul di entitas yang lain.
“Kami yakin treatment untuk akrual basis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan hasilnya akan sama,” ungkapnya.
Ketua DPRD Malinau Wempi Mawa mengucapkan syukur atas kerja keras Pemkab Malinau dan instansi terkait atas diraihnya predikat WTP, sama seperti raihan tahun lalu.
”Tahun ini capaian yang diraih terasa lebih baik karena tidak banyak catatan penting yang disampaikan oleh Kepala BPK RI Propinsi Kaltara seperti pada tahun lalu,” ucapnya.
Pemkab Malinau melalui Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si mengucapkan terima kasih atas penilaian yang telah diberikan oleh BPK RI. Bupati Yansen berharap BPK maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat menjadi koridor dari gerak pemerintah agar dapat melihat bagaimana bekerja untuk mencapai tujuan yang baik dan benar.
Kepada seluruh jajaran pemkab Malinau agar semakin menyadari bahwa kita ditopang oleh kinerja yang membuat kita menguasai, mengerti dan mampu menciptakan pemerintahan yang baik.
Bupati Yansen mengaku sempat ragu dan kuatir, dengan keterbatasan pengetahuan apakah pemkab Malinau mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan mindset yang lama dikarenakan pemeriksaan keuangan pada tahun ini lebih spesifik daripada tahun-tahun yaitu menggunakan sistem akrual basis. Namun hal itu dapat ditepis karena BPK tidak henti-hentinya memberikan masukan dan nasehat tentang pentingnya transisi pengelolaan keuangan berbasis akrual.
“Saya bangga dan juga mengucapkan terima kasih kepada para staf yang cepat dan tanggap untuk menguasainya,” ujarnya.
Kita harus apresiatif dan juga reaktif dalam hal ini karena tujuan kita adalah mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Apa yang telah dicapai merupakan kesempatan pemkab Malinau untuk lebih lagi mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang sistem akrual basis.
Bupati Yansen memohon kepada BPK agar pemkab Malinau terus diberikan kesempatan untuk mendapatkan arahan, binaan dan bentukan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga jika terdapat temuan-temuan dapat segera diperbaiki dan kedepannya LKPD mencapai hasil yang positif dan baik.
“Kami berkomitmen dan bertekad tetap berusaha menjadi baik dalam pengelolaan keuangan daerah di propinsi Kaltara,” tegasnya.
Sumber Berita: http://humas.malinau.go.id | 30 Mei 2016
