-Tarakan-
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan target kepada pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam dua tahun harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini pun disambut baik oleh bupati KTT, H. Undunsyah.
Menurutnya, beberapa PR dari BPK harus segera diselesaikan tahun ini. Sementara target dua tahun tersebut harusnya dapat diselesaikan hanya setahun. “Beberapa evaluasi dari BPK akan kami tindaklanjuti. Utamanya aset yang memang belum selesai. Banyak aset dari Bulungan yang belum rampung inventarisirnya. Dari 30 penyerahan dari BPN hanya 7 yang terdata,” ungkapnya.
Selain aset yang menjadi sorotan, dana BOS dari pusat juga menjadi perhatian. Pihaknya akan memberikan peringatan tegas ke pihak yang bersangkutan. “Jadi semua kepala sekolah yang mendapat dana BOS harus membuat laporan yang selanjutkan diserahkan ke Disdik. Begitu pula selanjutnya disdik harus memasukkan laporan kepada kami. Jika ada yang melanggar maka dana BOS akan di setop,”tegasnya.
H. Undun pun akan lebih tegas terhadap kepala-kepala SKPD agar target dapat dicapai. Seperti upgrade simda untuk badan jalan dan beberapa evaluasi serta masukan dari BPK.” “Saya akan lebih tegas agar semua masukan dari BPK dapat dilakukan. KTT yang paling utama adalah proses aset yang belum terdata dengan baik. Aset masih bisa di hitung dan masih mudah. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Bulungan,”ungkapnya.
