-Tanjung Selor-
Persoalan aset Pemerintah kabupaten Bulungan yang tak kunjung rampung, membuat hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih berkutat pada opini wajar dengan pengecualian.
Menurut Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, sudah seharusnya aset yang menjadi persoalan dijadikan pembelajaran agar ke depannya hasil pemeriksaan LKPD bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti halnya Kabupaten Malinau dan Nunukan.
“Aset-aset yang belum terdata, harus dibenahi pendataannya dengan baik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/6).
Karena itu, dirinya menekankan kepada instansi terkait yang melakukan pendataan aset untuk bekerja lebih baik lagi, dan lebih serius mencatat atau mendata aset. Paling tidak, kata Ingkong, LKPD 2016 bisa meraih opini WTP.
Kalaupun ada aset yang harus dihapus atau diputihkan, ia menyarankan segera dilakukan agar tidak memberatkan pemerintah daerah dalam hal penganggaran. Misal, kata dia, kendaraan dinas. Jika akan dihapus, maka pihak terkait harus segera melakukan proses.
“Karena kita juga harus melakukan efisiensi. Jangan sampai perawatan aset hanya akan memberatkan keuangan daerah,” ujarnya.
Sumber Berita: http://bulungan.prokal.co| 23 Juni 2016
