-Tanjung Selor-
Masalah aset, khususnya yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, harus segera dituntaskan.
Pasalnya, masalah aset di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ini kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti.
“Selalu muncul dalam setiap pemeriksaan BPK,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Syarwani kepada Tribunkaltim.co, Senin (13/3/2017).
Dan perlu diketahui juga, kata Syarwani, masalah aset ini juga sudah membuat beberapa program pembangunan sekolah menjadi tertunda.
Salah satunya kasus yang melanda SDN 016 Tanjung Selor saat ini. Bukan hanya tertunda, ratusan murid juga terpaksa menumpang di sekolah terdekat.
“Bagaimana kita menghindari, meminimalisir, agar tidak terulang kasus-kasus seperti itu,” katanya.
Selain gedung sekolah, dia juga meminta agar seluruh lahan-lahan yang memang milik pemerintah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini untuk mencegah adanya gugatan-gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari.
“Agar segera diamankan menjadi milik pemerintah,” katanya.
Sumber Berita: http://kaltim.tribunnews.com | 13 Maret 2017
