-Tanjung Selor-
Pemkab Bulungan akhirnya mengambil solusi menyikapi mahasiswa yang harus “angkat kaki” dari rumah kontrakan, karena tidak diperpanjangnya masa kontrak rumah yang sejak beberapa tahun belakangan dijadikan asrama.
Solusi yang ditawarkan Pemkab Bulungan yaitu memanfaatkan aset yang ada di Tarakan untuk digunakan mahasiswa sebagai asrama. Bupati Bulungan Sudjati menyebutkan, aset yang bisa dimanfaatkan yaitu kantor Kelurahan Kampung 6.
“Kami akan usahakan secepatnya persoalan ini dengan melayangkan surat kepada Kelurahan Kampung 6. Sebenarnya sudah ada antisipasi yang saya minta kepada Sekkab dan Bagian Umum mengurus ini,” ujar Sudjati, Senin (12/6).
Apabila permasalahan ini selesai diurus, maka mahasiswa tidak perlu lagi indekos ke depannya. Pemakaian aset milik Pemkab Bulungan pun, lanjut Sudjati, tidak ada sistem pinjam pakai. Aset itulah yang nantinya diupayakan dapat digunakan mahasiswa sebagai tempat tinggal.
Namun proses ini membutuhkan waktu tidak sebentar. Karena itu, dia menyatakan untuk sementara waktu mahasiswa bisa indekos. Terkait membangun asrama permanen, dia menyatakan hal itu masih belum bisa terealisasi tahun ini.
Dikatakan Sudjati, karena keterbatasan anggaran. Apalagi untuk membangun asrama membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Syarwani juga menginginkan agar pemerintah daerah segera mencari solusi. “Saya pada prinsipnya mahasiswa yang kuliah di Tarakan wajib diselamatkan. Supaya bisa melanjutkan perkuliahan dan menempati asrama yang sudah di tempati selama ini dengan dukungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga meminta mahasiswa memahami kondisi yang dialami pemerintah daerah, yakni tidak diperbolehkannya bantuan hibah untuk biaya kontrak rumah. “Bukan berarti pemerintah daerah tidak mau bantu,” tambahnya.
Diwartakan media ini sebelumnya, mahasiswa Bulungan yang sedang menempuh pendidikan di Kota Tarakan, harus angkat kaki dari sebuah rumah di kawasan Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Sejak Minggu (11/6), rumah yang selama dua tahun belakangan menjadi asrama bagi mereka, harus dikosongkan.
Bukan karena pemilik rumah yang ingin menempati. Tapi, kontrak rumah tersebut tak lagi dilanjutkan oleh Pemkab Bulungan. Menurut Daus, ketua Asrama Putra Bulungan, persoalan ini ditengarai hasil audit BPK yang menemukan bahwa asrama mahasiswa di Bulungan tidak boleh dianggarkan lagi melalui dana hibah.
“Dari BPK ada temuan karena ada peraturan bahwa dana hibah tidak bisa dipakai (bayar, Red) kontrak. Terpaksa dari pemda (Pemkab Bulungan) tidak mengeluarkan anggaran itu untuk kami. Terpaksa kami harus pindah,” ujar mahasiswa semester IV Universitas Borneo Tarakan asal Salimbatu ini, kemarin.
Kini, nasib mahasiswa mantan penghuni asrama pun tidak jelas. Menurut Daus, sebagian rekannya ada yang mengungsi ke rumah keluarga. Ada juga yang mencari indekos. Bahkan, ada yang belum mendapatkan tempat tinggal.
Kondisi ini membuat Daus prihatin, karena sebagian besar mahasiswa yang menghuni asrama tersebut berasal dari golongan menengah ke bawah. “Dari teman-teman ini banyak orang susah. Misalnya (dari keluarga, Red) petani, pekerjaan tidak tetap,” tuturnya.
Daus mengakui adanya asrama sangat membantu ia dan teman-temannya untuk meringankan beban orangtua mereka. Dengan tinggal di asrama, praktis mereka hanya menanggung uang makan, iuran TV kabel, kebersihan dan uang kuliah.
Sedangkan rumah, listrik dan air sudah ditanggung Pemkab Bulungan. Namun, dengan kondisi yang tidak jelas ini, menambah beban hidup dan kuliah mereka. Dia pun berharap Pemkab Bulungan bisa menggarkan lagi asrama untuk mahasiswa di Tarakan. Sebab, kehadiran asrama dianggap sebagai kebutuhan mendesak.
Sumber Berita: http://bulungan.prokal.co| 13 Juni 2017
