Koran Kaltara, 9 November 2021
TANJUNG SELOR, Koran kaltara – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami inflasi sebesar 0,49 persen pada bulan Oktober 2021. Dimana Tarakan yang tercatat tertinggi mengalami inflasi 0,68 persen, sedangkan Tanjung Selor mengalami deflasi 0,30 persen. Inflasi Kalender sebesar 0,85 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,07 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Tedy Arief Budiman mengatakan, bahwa kondisi inflasi disebabkan oleh kelompok transportasi yang tercatat mengalami tekanan sebesar 5,30 persen dibanding September 2021 yang mengalami deflasi sebesar 0,21 persen.
Mulai meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi seiring dengan pelonggaran PPKM di beberapa wilayah, termasuk di Kaltara. Mobilitas masyarakat dan permintaan terhadap sektor transportasi juga meningkat. Di sisi lain, kelompok makanan, minuman dan Tembakau menunjukkan tren penurunan tekanan harga dan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,36 persen.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan menilai inflasi merupakan hal yang biasa di setiap daerah. Namun, dalam upaya mengantisipasi gejolak kenaikan harga, pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor riil di tengah masyarakat.
“Saya kira tentang kebijakan daerah, utamanya kita meningkatkan aktivitas masyarakat di sektor riil. Jadi, kita penguatan di sektor riilnya. Kebetulan program kita kan lebih berorientasi pada penguatan di sektor riil. Yaitu, pangan daerah, kemudian (produk) masyarakat lokal,” ujar Yansen kepada Koran Kaltara, Senin (8/11/2021).
Menurutnya, kenaikan harga secara umum yang kerap dikaitkan dengan situasi saat ini, tidak boleh membuat masyarakat khawatir. Seperti ancaman Covid-19 gelombang ketiga, kemudian kebutuhan akan lebih meningkat sehingga bisa memicu inflasi. Untuk itu, pemprov akan hadir untuk memberikan penguatan kepada masyarakatnya.
“Jangan terlalu jauh berprasangka. Intinya, rakyat kita harus diperkuat. Ini juga didiskusikan dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), bagaimana perkuat basis di desa supaya penguatan-penguatan di sektor rakyat di desa semakin baik,” ujarnya.
Jika daerah mampu meningkatkan produksi setiap sektor yang dimiliki, akan mampu menekan inflasi. Misalnya, ketersediaan pangan yang memadai, memanfaatkan produk lokal untuk dikonsumsi. Maka, situasi akan tetap normal dan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan baik.
“Jadi, bukan karena soal dana saja, tapi bagaimana rakyat diperkuat. Inflasi itu akan tereliminasi sendiri,” tegas mantan Bupati Malinau tersebut.
Inflasi yang didominasi sektor transportasi, kaitannya dengan kebijakan pembatasan pegawai bepergian, disebut selama ini sudah dilakukan. Termasuk memperketat izin cuti bagi setiap pegawai.
“Saya kira selama ini selalu ada penekanan tidak terlalu banyak bepergian. Hanya dibatasi pada tingkat tertentu saja. Saya kira tidak ada masalah,” tambahnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
