Koran Kaltara, 13 Januari 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mempersiapkan alokasi anggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk tahun anggaran 2022, belanja pegawai berkisar Rp800 miliar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto.
Dia mengemukakan, kebutuhan gaji para abdi negara tersebut sudah termasuk dalam pegawai yang baru hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun lalu. Meski tak disebutkan secara rinci, dia juga mengungkapkan khusus 405 peserta yang lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pihaknya menyediakan Rp200 miliar.
“Untuk penerimaan (pegawai baru) ini kurang lebih Rp200 miliar yang kita siapkan. Kalau untuk PNS lama, tidak ada masalah, berjalan normal. Kalau keseluruhan itu Rp800 miliar lebih kita siapkan untuk belanja pegawai itu,” ungkapnya.
Ia mengatakan, bahwa dengan adanya penambahan ASN, dipastikan akan menambah alokasi belanja pegawai. Tidak hanya untuk gaji, melainkan belanja lainnya untuk para abdi negara tersebut.
“Pasti ini menambah beban gaji pegawai kita. Ini tentu harus kita siapkan. Untuk gaji tidak bisa pas-pasan. Tentu harus kita maksimalkan gaji,” bebernya.
Seperti diketahui, pada penerimaan CASN tahun lalu telah memasuki tahapan akhir. Setidaknya ada 358 peserta yang lolos CPNS mengikuti tahapan pendaftaran untuk Nomor Identitas Pegawai (NIP). Kemudian ada 47 orang peserta PPPK Non-guru dinyatakan lolos seleksi juga sedang melakukan pemberkasan.
“Penambahan anggaran untuk belanja pegawai cukup besar. Kalau dipersentasekan, itu mencapai 30 persen dari APBD kita,” ungkapnya.
Untuk itu, anggaran provinsi baru ini memang masih sangat bergantung dengan dana transfer pusat. Dengan demikian pendapatan yang masih sebagian besar dari dana transfer itu bisa menambah APBD Kaltara.
“Idealnya itu 30 persen dari APBD untuk belanja pegawai. Karena dampaknya nanti ke belanja modal dan belanja barang jasa kita yang berdampak pada pelayanan publik. Kalau kita lihat penerimaan negara sampai 31 Desember 2021 itu kan sudah 100 persen. Mudah-mudahan ini berdampak di dana transfer. Jadi, di perubahan bisa ditambah lagi transfer ke daerah,” harap Denny.
Dewan Ingatkan Kinerja yang Maksimal
WAKIL Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah mengatakan, belanja pegawai negeri merupakan salah satu alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah. Dia memaklumi jika adanya penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berdampak pada pengeluaran APBD.
Namun demikian, dia menekankan agar pegawai meningkatkan kinerja yang lebih baik. Evaluasi dan masukan yang disampaikan oleh DPRD perlu menjadi perhatian.
“Kami tentu terus mengawal dan memberikan pengawasan. Terkait kinerja pegawai harus lebih maksimal. Karena ini merupakan perangkat kita dalam menjalankan program untuk pembangunan Kaltara,” katanya, Kamis (13/1/2022).
Terhadap sejumlah capaian yang diraih tahun-tahun sebelumnya, menurut politisi Partai Gerindra itu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Khususnya di bidang pelayanan kepada masyarakat.
“Pegawai itu harus memberikan pelayanan maksimal. Kinerja yang baik akan menghasilkan pembangunan yang maksimal pula. Jadi, itu harus selalu diingatkan,” ujarnya.
Andi Hamzah juga menambahkan, pimpinan instansi di tiap perangkat daerah harus terus melakukan pengawasan. Tidak terkecuali masukan dari masing-masing mitra kerja di komisi DPRD Kaltara.
“Selain melakukan pengawasan, juga memberikan masukan melalui mitra kerja. Termasuk pokok pikiran dewan. Kita berharap pera aparatur sipil negara kita bisa mengakomodir masukan itu untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
