Koran Kaltara, 6 April 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara– Serapan Belanja APBN tahun 2021 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan angka Rp10,79 triliun atau 97,08 persen dari pagu sebesar Rp11,12 triliun.
Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,06 persen.
Menurut Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara Wahyu Prihantoro, tren belanja negara tahun lalu sudah cukup bagus.
Untuk itu, pola belanja negara di Kaltara mesti proporsional atau merata setiap triwulan berjalan.
Tahun lalu, diungkapkan, pola belanjanya masih di bawah target, sehingga masih terdapat penumpukan belanja di akhir tahun.
“Kalau polanya sudah bagus, tidak menumpuk di akhir tahun, otomatis suatu pergerakan transaksi ekonomi jalan. Tahun 2021 polanya sudah bagus, namun masih di bawah target. Nah, kita ingin di 2022 kalau bisa lebih dari target, pola belanjanya tidak menumpuk di akhir tahun,” harap Wahyu saat dikonfirmasi Koran Kaltara.
Berdasarkan data DJPb Kaltara, alokasi APBN tahun ini sebesar Rp9,90 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) sebesar Rp3,66 triliun dan TKDD sebesar Rp6,24 triliun.
Dari alokasi itu, hingga 25 Maret 2022, belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp439,22 miliar atau baru 12 persen.
Realisasi ini masih di bawah target untuk triwulan pertama. Realisasi belanja pegawai sebesar 20 persen, belanja barang 15 persen, belanja modal 10 persen dan belanja bantuan sosial 25 persen.
Lalu, pada belanja TKDD, realisasi anggaran sampai dengan 25 Maret 2022 sebesar Rp1,03 triliun (16,49 persen).
“Hampir sama 2021. Takutnya ini pola, akhirnya tidak optimal. Triwulan pertama, baru 12 persen, kita genjot triwulan kedua bisa mencapai 40 persen, lalu 60 persen (triwulan ketiga) dan 90 persen (triwulan keempat). Ini lah, mumpung masih awal tahun, kita koordinasikan. Sehingga tidak hanya di akhir tahun menumpuk, tapi tiap triwulan itu proporsional,” tutur Wahyu Prihantoro.
Selain belanja yang proporsional, DJPb juga menekankan asas manfaatnya. Yakni, setiap belanja yang dilaksanakan, memberikan dampak yang dirasakan.
“Setiap belanja suatu output membawa dampak dirasakan. Contoh, belanja komputer pengadaan barang dan jasa di awal tahun tidak usah di akhir tahun. Bagaimana kualitas proposional tidak menumpuk di akhir tahun, kemudian output efektif. Semakin cepat didapat semakin cepat manfaatnya dirasakan,” tambahnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
