Koran Kaltara, 11 April 2022
NUNUKAN, Koran Kaltara– Laporan Keterangan Penanggungjawab (LKPj) Bupati Nunukan tahun anggaran 2021 akhirnya ditetapkan oleh DPRD Nunukan pada Senin (11/4/2022) sore.
Ketetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dalam penyampaian keputusan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dan wakilnya serta belasan anggota DPRD Nunukan yang hadir.
Meski LKPj Bupati Nunukan tahun 2021 sudah ditetapkan, sejumlah rekomendasi pun diutarakan DPRD agar dijadikan pedoman Pemkab Nunukan untuk peningkatan kinerja pemerintahan selanjutnya.
Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh juru bicara DPRD dalam paripurna tersebut, Welson.
Dia mengatakan, belum meratanya sarana pendidikan di pedalaman, seperti kurangnya meubeler dan prasarana lainnya, sehingga menyulitkan anak anak menikmati pendidikan.
“Makanya, kami merekomendasikan sarana pendidikan yang memadai harus dirasakan semua anak. Kami jumpai banyak fasilitasi yang tidak merata,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta perhatian pemerintah mengenai tenaga pengajar, terutama dalam memberikan tunjangan khusus bagi tenaga pengajar di pedalaman.
“Kemudian ada ruang kelas baru namun belum difungsikan karena masih kurang meubelernya. Itu sangat disayangkan,” ujarnya.
Untuk bidang kesehatan, DPRD berharap agar ditingkatkan setiap tahunnya. Sebab, masih banyak pelayanan kesehatan yang dinilai kurang.
“Apalagi sepanjang tahun ini masih dilanda pandemi yang mengharuskan pemerintah melakukan pengurangan anggaran melalui refocusing di masing-masing OPD,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti mengenai kehadiran tiga rumah sakit pratama di Kabupaten Nunukan yakni di Sebatik, Krayan dan Sebuku.
Hanya saja dari pantauan lapangan, hanya RS Pratama Sebatik saja yang saat ini sudah dioperasikan. Sisanya dua RS, masih belum.
Kemudian di bidang pekerjaan umum dan penata ruang, kata dia, DPRD Nunukan memberikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan sapras seperti pembangunan jalan.
“Namun, kami meminta agar perencanaan dan pengadaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas, sehingga tidak dijumpai pembangunan yang terbengkalai atau tidak tuntas,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Nunukan juga melihat beberapa kualitas jalan yang dibangun terlihat kurang baik. Sehingga, hal tersebut membutuhkan anggaran perbaikan. (*)
Reporter: Asrin
Editor: Didik
