Koran Kaltara, 23 April 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara), dinilai belum mencerminkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal.
Demikian disampaikan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara, Bastian Lubis.
“Kinerja APBD dengan WTP berbeda. Kalau WTP hanya membuat pertanggungjawaban laporan keuangan, diserahkan, lalu BPK menilai. Jika sesuai regulasi dan bisa dipertanggungjawabkan, ya WTP,” kata Bastian, Rabu (20/4/2022).
Sementara itu, kinerja APBD disebut berdasarkan enam prinsip. Di mana APBD harus mencerminkan daya ungkit terhadap pembangunan daerah.
“Ibarat ada uang Rp1 juta, itu yang dimanfaatkan supaya bisa berkembang, tapi bukan mencari keuntungan, melainkan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM dan memangkas kesenjangan di daerah, itu peran kinerja APBD,” ujarnya.
Di era kepemimpinan Gubernur Zainal A Paliwang, ada 14 program kerja yang diteruskan ke setiap OPD.
Bastian menilai APBD harus bisa memfasilitasi anggaran untuk tugas yang diemban masing-masing OPD tersebut.
“Jangan sampai OPD dituntut kerja, tapi anggarannya tidak ada,” ungkapnya.
OPD juga diminta mengelola anggaran berbasis kinerja. Di mana setiap rupiah yang dikeluarkan bisa mendatangkan hasil.
“Sekarang sudah harus berubah, bukan money follow function lagi, sekarang itu money follow program,” jelasnya.
Dari sejumlah kondisi yang ia temui, beberapa pemerintah daerah masih salah dalam memahami struktur APBD.
Sehingga, keberadaannya tidak memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah.
“Di sisi lain, uang pemerintah semakin berkurang karena jumlah pegawai naik,” jelasnya.
Berkenaan dengan itu semua, ia mengajak semua OPD bisa saling bersinergi dan bekerjasama.
Dalam hal ini, TGUPP tegak lurus untuk mempercepat terwujudnya visi-misi dan program prioritas kepala daerah.
“Saya minta teman-teman OPD bisa bersinergi, kita semua punya aturan main yang sama, tidak ada aturan main yang ganda,” kata Bastian.
Berdasarkan pertemuan kemarin, Kepala OPD telah mendapat target yang harus dicapai dalam tiga bulan ke depan.
Jika tidak tercapai, TGUPP akan memberi masukan kepada gubernur untuk melakukan evaluasi.
“Kalau tiga bulan selanjutnya juga tidak ada kemajuan, perlu ada tindakan. Karena kalau kinerja tidak tercapai padahal hak sudah dikasih, untuk apa dipertahankan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Agung Riyanto
Editor: Edy Nugroho
