Koran Kaltara, 30 Juni 2022
NUNUKAN, Koran Kaltara – Pemkab Nunukan akhirnya memberikan jawaban atas pandangan umum lima fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, pada Rabu (29/6/2022).
Jawaban Pemkab Nunukan disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah dalam paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa serta wakilnya.
Secara umum, Hanafiah mengapresiasi pandangan umum kelima fraksi DPRD Nunukan, baik berupa pertanyaan, saran maupun masukan untuk Pemkab Nunukan.
“Semua itu adalah bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dari dewan dalam penyelenggaraan pemerintah,” terangnya saat memberikan jawaban atas pandangan umum 5 Fraksi DPRD Nunukan.
Adapun pandangan umum Fraksi Hanura, kata dia, secara garis besar Pemkab Nunukan akan terus berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, akuntabel dan transparan.
“Insya Allah, tahun depan kita kembali berhasil mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan daerah,” ujar Hanafiah di hadapan anggota dewan.
Untuk masukan Fraksi Demokrat terkait bidang ekonomi mikro UMKM dan bidang pendidikan, kata dia, pemerintah akan terus melakukan koordinasi agar mendapatkan solusi bersama.
“Terkait kebijakan pusat mengenai tenaga honorer, pemkab akan berupaya mencari langkah-langkah dan solusi terbaik, sambil menunggu keputusan dari pusat,” bebernya.
Sementara untuk pandangan umum Fraksi PKS yang mempertanyakan peningkatan angka pengangguran, kata dia, memang hal itu terjadi lantaran dua tahun terakhir dilanda pandemi Covid-19. Kebijakan PPPK dinilai mengakibatkan lesunya dunia usaha.
“Harus diakui bahwa IPM kita berada di urutan kelima di Kaltara. Inilah yang menjadi perhatian dan tantangan tersendiri, karena kondisi geografis sebagai daerah perbatasan ikut memberikan kontribusi rendahnya IPM kita,” tambahnya.
Terkait aktivitas angkut barang dari Tawau Nunukan, kata dia, pemerintah tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan tidak melangkahi kewenangan yang menjadi urusan pusat.
“Kita juga paham bahwa sebagian kebutuhan masyarakat atas beberapa bahan pokok masih bergantung dengan negara Malaysia,” ujarnya.
Kemudian, pandangan umum Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional yang memberikan pertanyaan mengenai kinerja dan pendapatan yang dicapai, kata dia, ada beberapa target yang memang belum dicapai. Di antaranya, pendapatan transfer.
“Karena, hal tersebut merupakan bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer sampai dengan akhir tahun anggaran. Namun, kekurangan itu disajikan sebagai piutang bagi hasil. Untuk lain-lain pendapatan yang sah, merupakan hibah pusat ke PDAM,” pungkasnya.
Terakhir, pandangan umum Fraksi Gerakan Karya pembangunan yang memberikan apresiasi dan saran terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ke depan, kami akan usahakan untuk mempertahankan itu,” jelasnya.
Usai penyampaian itu, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa langsung menutup kegiatan paripurna.
“Setelah ini kita agendakan untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021,” tutupnya. (*)
Reporter: Asrin
Editor: Hariadi
