Koran Kaltara,
Rabu, 2 November 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Proyek Kanal Antarmoda Bandara Juwata yang tidak dilanjutkan Pemprov Kalimantan Utara, menuai masalah bagi masyarakat sekitar. Hal ini diminta mendapat perhatian serius dan penanganan secepat mungkin.
Salah satu warga yang bermukim di sekitar lokasi bekas proyek, Sunaryo mengatakan, dampak ketidakjelasan proyek ini antara lain kondisi sungai di bekas lokasi menjadi tambah kumuh karena banyak kapal yang tambat di sana.
“Ada pula kapal yang sampai jadi bangkai rusak karena tidak diurus oleh pemiliknya,” kata Sunaryo melalui sambungan telepon, Minggu (30/10).
Lanjut dia, sejumlah titik pada tanah di sekitar sungai yang berbatasan jalan mulai terkikis oleh air. Sehingga terjadi penyempitan di Jalan Hasanuddin 1, Kelurahan Karang Anyar Pantai. Padahal, jalan tersebut merupakan akses jalan ke permukiman masyarakat.
Pemkot Tarakan disebut pernah melakukan peningkatan jalan dengan agregat. Namun sampai sekarang justru tidak ada kelanjutannya. Hal ini berdampak pada kondisi jalanan yang rusak parah.
“Sudah seringkali terjadi kecelakaan pengendara karena jalan ini sangat rusak, sulit dilalui,” paparnya.
Warga sekitar juga mempertanyakan sejumlah kegiatan usaha perbaikan alat berat di sekitar lokasi. Warga belum mendapatkan kejelasan soal legalitas izin usaha tersebut.
“Kami tidak tahu mereka punya izin atau tidak. Masalah juga muncul karena alat berat ekskavator ampibi dinaikkan dari sungai ke daratan melalui jalanan itu. Menyebabkan badan jalanan longsor dan tinggi jalanan menurun. Sehingga kalau air besar, jalanan menjadi tergenang air laut,” ungkapnya.
Masalah lain yang muncul adalah penerangan jalan di daerah tersebut tidak tersedia. Masyarakat sudah mengusulkan ke instansi terkait, namun belum ada realisasinya sampai sekarang.
“Sudah diusulkan supaya ada penerangan ke dinas terkait, tetapi sampai sekarang belum ada dilakukan,” kata Sunaryo.
Sebagian besar masyarakat tidak menuntut proyek Kanal Antarmoda Bandara Juwata dilanjutkan sampai tuntas. Namun mereka meminta agar pembangunan sheet pile (turap/penahan tanah) bisa diteruskan hingga tuntas.
“Maunya masyarakat di sekitar agar minimal diteruskan pembangunan sheet pile-nya, agar jalanan tidak rusak atau terkikis dan longsor. Disamping itu penerangan jalan agar diperhatikan. Serta perusahaan yang melakukan kegiatan usaha alat berat agar memperhatikan lingkungan sekitar,” desak Sunaryo.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Datu Iman Suramenggala mengatakan, program tersebut tetap ada di Dinas PUPR Kaltara.
Namun tidak bisa dilanjutkan karena butuh pendanaan yang tidak sedikit.
“Tahun ini yang kita prioritaskan adalah infrastruktur jalan. Tahun depan juga sama, lebih banyak ke jalan,” kata Datu Iman, beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, ia menampik Kanal Antarmoda Bandara Juwata menjadi proyek mangkrak.
Mengingat sudah ada tahapan yang dilalui sesuai dokumen Detail Engineering Desain (DED). Dimana salah satu fungsi lain sebagai pengendali banjir sudah terlaksana.
“Ya nggak (mangkrak) lah. Beda dengan gedung. Kalau misal 4 lantai, tapi dikerjakan dua lantai, itu baru mangkrak. Sedangkan kanal ini kan sesuai tahapan sudah berfungsi. Cuma penyelesaiannya melihat ketersediaan anggaran,” jelasnya.
Adapun, pembangunan tahap berikutnya tidak bisa terlaksana hingga tahun depan. Datu Iman juga belum bisa memberi gambaran keberlanjutan pada tahun 2024.
“Seperti yang saya sampaikan, kita sampai tahun 2023 fokus di infrastruktur jalan. Jadi, belum untuk itu (kanal antarmoda Bandara Juwata). Kami fokus dulu ke jalan, karena itu yang penting,” ujar Datu Iman.
Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Helmi menjelaskan, proyek kanal antarmoda Bandara Juwata sebenarnya masih menjadi prioritas pembangunan Pemprov Kaltara.
“Cuma karena keterbatasan anggaran, jadi belum bisa lanjut,” ujar Helmi di hari yang sama.
Kendati demikian, pihaknya sudah berusaha mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sudah ada usulan yang dimasukkan melalui kementerian terkait di tingkat pemerintah pusat.
“Tapi kita belum tahu bagaimana kelanjutannya, karena keterbatasan fiskal masih terjadi juga di APBN. Tapi yang pasti akan tetap dilanjutkan kalau anggaran ada,” jelasnya.
Ia belum bisa menyampaikan detail persentase pembangunan yang sudah terealisasi. Namun salah satu pekerjaan yang belum dilakukan adalah pembangunan sheet pile (penahan tanah) ke arah laut.
Helmi juga menepis jika proyek ini disebut mangkrak. Mengingat akan dilanjutkan ketika anggaran tersedia. Disamping itu, pihaknya juga masih memperjuangkan anggaran dari APBN.
“Sebenarnya tidak mangkrak, harap bersabar dulu. Karena tetap diusahakan berlanjut ketika ada anggaran,” pungkasnya. (*)
Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari