Senin, 20 Februari 2023, BPK Kaltara bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menggelar BPKawan Sehati pada Puskesmas Perawatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan ekfektivitas pelayanan kesehatan di wilayah Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Acara diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Inspektur Kabupaten Bulungan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Kepala Puskesmas dan para pegawai Puskemsas Perawatan Bunyu.
Membuka pertemuan tersebut, Kepala Subauditorat BPK Kaltara, Surya Hadi Saputra menyampaikan bahwa kegiatan BPKawan Sehati merupakan kegiatan untuk mendiskusikan hambatan pengelolaan keuangan negara/daerah di Fasilitas Kesehatan pada wilayah DTPK. “Puskesmas memperoleh dana pembangunan yang cukup beragam dan tentunya membutuhkan administrasi dan pertanggungjawaban yang baik” ujarnya. Kepala Subauditorat BPK Kaltara juga mengedepankan bahwa layanan Puskesmas diharapkan mampu mendukung pembangunan pemerintah daerah yang resilien terhadap risiko ketidakpastian seperti bencana alam dan pandemi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Risdianto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Imam Sujono, Kepala Puskesmas Perawatan Bunyu, dr. Adnan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Kegiatan BPKawan Sehati ini. “Kami harus memaksimalkan kesempatan yang sangat langka ini untuk mengatasi kendala pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan kesehatan di Pulau Bunyu” ujar Kepala DInas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
Acara dilanjutkan dengan materi pengelolaan dana kapitasi, DAK non FIsik, SPM serta peningkatan resiliensi pemerintah daerah melalui Puskesmas. “Reformasi Sistem Kesehatan mengarah pada ketahanan kesehatan. Puskesmas sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan haruslah didukung sepenuhnya agar siap menghadapi kedaruratan kesehatan seperti pandemi penyakit menular, radiasi, bahan kimia berbahaya, bioterrorism, dan silent pandemic Antimicrobial Resistance (AMR)” ujarnya. Kerjasama lintas sektor seperti One-Health yang saat ini masih tahap uji coba sebaiknya segera diimplementasikan di Kaltara.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana petugas surveilans Puskesmas menilai bahwa SKDR memiliki peranan penting dalam ketahanan kesehatan namun sistem yang ada belum mampu menyajikan Early Warning System yang realtime dan terintegrasi dengan data klaim di Rumah Sakit. Selain itu, Kepala Puskesmas menilai perlu adanya kemudahan pembayaran klaim non kapitasi terutama tarif ambulan karena Pulau Bunyu masih belum memiliki Rumah Sakit. Adapun RS Pratama Bunyu sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Diskusi tersebut diakhiri dengan penyerahan plakat dan foto bersama.
