Sumber Media : Radar Tarakan
Senin, 30 Oktober 2023 | 10.52 WITA
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pembangunan hingga menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius mengatakan, untuk di tahun 2024 ini, fokus Pemprov Kaltara berkaitan dengan sektor industri secara umum. Dalam hal ini, bagaimana industri tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kenapa? Karena kita punya target. Dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM), kita harus meningkat. Kita berupaya bisa mencapai target 72 poin, dari yang saat ini baru 71,83 poin. Ini PR kita,” ujar Bertius kepada Radar Kaltara akhir pekan kemarin.
Kemudian, lanjut Bertius, angka kemiskinan serta angka pengangguran terbuka juga diharapkan harus turun.
Guna mencapai target ini, berbagai upaya telah dilakukan. Pada tahun 2023 ini, pihaknya telah melakukan rapat kerja untuk menyusun strategi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
“Jadi kita roadshow ke kabupaten/kota dalam rangka menurunkan angka itu (kemiskinan dan pengangguran),” katanya.
Dalam hal ini, tentu langkah-langkah yang dilakukan secara umum dipastikan sejalan denga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Sedangkan secara khusus dari organisasi perangkat daerah (OPD), tentu sejalan dengan perencanaan strategis (renstra) masing-masing.
Tentunya, upaya yang dilakukan itu sejalan dengan visi, ‘Mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera’.
Pada prosesnya, berubah di sini dibuktikan dengan IPM yang terus meningkat. Kemudian maju dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang secara umum terus membaik.
“Serta sejahtera, kita buktikan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran kita terus menurun,” sebutnya.
Selain itu, Bertius juga membeberkan fokus pada sektor industri di sini jangan dipikir hanya pada industri besar seperti Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
“Tapi industri kecil juga termasuk, seperti UMKM (usaha, mikro, kecil dan menengah) dan sejenisnya, ini yang kita doong, Kalau industri besar seperti KIPI, itu kita pastikan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” bebernya.
Artinya, untuk industri besar ini, yang menjadi fokus itu bagaimana memberikan dukungan terhadap pemerintah pusat untuk memastikan bahwa KIPI itu bisa beroperasi pada tahun 2024.
“Jadi ini yang harus kita pastikan, baik itu dari sisi sumber daya manusia (SDM), material, hingga aksesibilitas ke sana. Dan itu akan memberikan dampak terhadap industri kecil yang ada atau hilirisasi dari industri besar ini,” pungkasnya. (iwk/har)
Sumber : radartarakan.jawapos.com/
