Sumber Media: Radar Tarakan
Rabu, 22 November 2023 | 10.30 WITA
TANJUNG SELOR – Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah ditandatangani. Pendatanganan dilakukan antar Pemerintahan Daerah (Pemda) Bulungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulungan.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, penandatanganan NPHD ini merupakan bentuk komitmen dari Pemda Bulungan untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah.
“Kita berharap penyelenggaraan Pilkada berjalan aman dan damai,” kata Syarwani.
Dikatakan, pendanaan pengawasan Pilkada ini telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulungan.
“Saya berharap Bawaslu dapat bekerja secara maksimal untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprapto perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatangani NPHD.
“Jadi, perjanjian hibah ini berlaku sampai dengan tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih,” kata Dwi.
Bawaslu Bulungan, sambung Dwi, bertindak sebagai pihak kedua yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, dengan tetap mengacu pada rencana anggaran biaya (RAB) pelaksanaan pengawasan Pilkada.
“Anggaran hibah direalisasikan dua tahap,” jelasnya.
Tahap pertama, direalisasikan sebesar Rp 2.946.492.800 melalui anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) . Pencairan dana tersebut maksimal 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD.
“Tahap kedua sebesar Rp 4.419.739.200 melalui APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) 2024. Anggaran tahap kedua dicairkan paling lambat sembilan bulan sebelum hari pemungutan suara,” jelasnya.
Secara keseluruhan, kata Dwi, total anggaran yang dialokasikan oleh Pemda Bulungan sebesar Rp 7.366.232.000.
“Selain dari Pemda Bulungan. Kita juga mendapatkan alokasi anggaran dari Bawaslu Kaltara sebesar Rp 2 miliar,” bebernya.
Nantinya, anggaran tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pengawasan setiap tahapan Pilkada tahun 2024. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah cukup tergolong ideal untuk menopang kebutuhan selama pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung.
“Kita berharap dengan adanya dukungan dari pemerintah ini pengawasan Pilkada bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (jai/har)
