Kami menginformasikan bahwa terkait pertanyaan tersebut agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

Pasal 35 

(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 

(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang
negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.  

(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada
dalam pengurusannya.  

(4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara

Pasal 1 Angka 14

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. 

Pasal 1 Angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Pasal 59

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 

(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. 

Pasal 61

(1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.  

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti kerugian daerah dimaksud.  

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah,
gubernur/bupati/ walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. 

Pasal 62

(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa
Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 

Pasal 64

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. 

(2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. 

Pasal 65

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. 

Pasal 66

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam
pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. 

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat/yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.  

Pasal 67

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan
milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.  

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan
badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. 

 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara  

Pasal 2

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan instansi pemerintah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan negara. 

Pasal 3

Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:  

a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.  

b. Pengawasan aparat pengawasan fungsional.  

c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.  

d. Perhitungan ex officio. 

Pasal 4

(1) Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN.  

(2) TPKN terdiri dari: 

a. Sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua; 

b. Inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua; 

c. Kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris; 

d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai
anggota; 

e. Sekretariat 

Pasal 6

(1) TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan
ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:  

a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;  

b. menghitung jumlah kerugian negara;  

c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;  

d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;  

e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;  

f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;  

g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;  

h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 7

(1) Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan
Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.  

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan
Kas/Barang.  

(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian negara dibuat sesuai dengan Lampiran I. 

Pasal 8

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1). 

Pasal 11

(1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan instansi.  

(2) Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa
Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 

Pasal 12

(1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.  

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan
Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.  

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari Daftar kerugian negara. 

Pasal 13

Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). 

Pasal 15

(1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.  

(2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan
barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 

Pasal 17

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada
pimpinan instansi.  

(2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian
negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN. 

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan
pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.  

(2) Pimpinan instansi memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.  

(3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan Lampiran IV. 

Pasal 22

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW (Penetapan Batas Waktu) apabila:  

a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2); dan  

b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata
bendahara tidak melaksanakan SKTJM.  

(2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan
kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara.  

(3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan
kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

(4) Bentuk dan isi SK PBW dibuat sesuai dengan Lampiran V. 

Pasal 25

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila: 

a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan
keberatan; atau  

b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau  

c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.  

(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan Lampiran VI. 

Pasal 42

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti
tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara. 

(2) Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan
nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.  

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah,
pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah. 

Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sepanjang terdapat informasi terkait adanya kerugian negara oleh bendahara, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan kerugian negara oleh bendahara dimaksud kepada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada BPK. Adapun berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan. 

Demikian kami
sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih. 

 Disclaimer: 

“Seluruh
informasi yang disediakan dalam jawaban adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”. 

Peraturan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara  

Kami menginformasikan bahwa terkait pertanyaan tersebut agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Pasal 1 butir 14
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

Pasal 183
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepadaseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Pasal 184 ayat (1)
Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa. 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

Pasal 20
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentangtindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikankepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasilpemeriksaan diterima.
(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. 

Pasal 26 ayat (2)
Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untukmenindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah). 

Penjelasan Pasal 20 ayat (1)
Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupapelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atauseluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasanyang sah. 

Penjelasan Pasal 20 ayat (4)
Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksudpada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan danmenginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjutatas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaahjawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atauatasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

Pasal 8 ayat (1)
Untuk keperluan tindak lanjuthasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkanpula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur,Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 8 ayat (2)
Tindak lanjut hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulisoleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. 

Pasal 8 ayat (5)
BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), danhasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, sertaPemerintah. 

4. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 

Amar Menimbang
Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusionalbersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan“bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023tentang Aparatur Sipil Negara 

Pasal 29 ayat (1) huruf e
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahandalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabatselain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, danselain pejabat fungsional tertinggi kepada: e. bupati/walikota dikabupaten/kota. 

Pasal 30
(1) Presiden dapat mendelegasikankewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan SistemMerit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansimasing-masing. (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikanrekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansimasing-masing. (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai ASN selain: a. pejabat pimpinan tinggi utama; b. pejabat pimpinan tinggi madya; dan c. pejabat fungsional tertinggi. kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. 

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang PemantauanPelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan 

Pasal 3
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaansetelah hasil pemeriksaan diterima. (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupajawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengandokumen pendukung. (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikankepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaanditerima. 

Pasal 5
(1) Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajibmemberikan alasan yang sah.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan; b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. menjadi tersangka dan ditahan; d. menjadi terpidana; atau e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskanPejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPKdapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. 

Pasal 8
(1) Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai denganrekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukanpersetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikanwewenang. (2) Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasidianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai denganrekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 

Pasal 10
Penyelesaian tindak lanjuttidak menghapuskan tuntutan pidana. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2024 

Lampiran huruf C nomor 3.a.1).h).(7).(b).iii.
Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam halASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasaiPemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugiannegara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atau Inspektorat/APIP; 

8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 

Lampiran II angka II huruf I nomor 1
LKPP atau Pengelola KatalogElektronik dapat mencabut status sebagai Penyedia Katalog Elektronik secarasepihak apabila: 1.rekomendasi dan/atau hasilpemantauan/evaluasi/audit/reviu/pemeriksaan yang dilakukan Badan PemeriksaKeuangan (BPK)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Aparat Penegak Hukum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merekomendasikan untuk mencabut statussebagai Penyedia Katalog Elektronik; 

Dengan demikian, memedomani peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK hanya berwenang untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Sedangkan terkait dengan pengenaan sanksi administratif dan indikasi tindak pidana tidak ditindaklanjutinya rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, maka hal tersebut di luar daripada kewenangan BPK. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih. 

 Disclaimer: “Seluruh informasi yang disediakan dalam jawaban adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”. 

Peraturan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 

Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 

Artikel
Follow Up Report of Examination Result Of Supreme Audit Agency For State Financial Management
Follow-up Analysis of Financial Management Examination Results within the General Election Supervisory Board of Maluku Province 

Buku
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup  

Kami menginformasikan bahwa terkait pertanyaan tersebut agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 31A ayat (10)
Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah
Agung. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011)

Pasal 7 ayat (1)
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 7 ayat (2)
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 250 ayat (1)
Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 

Pasal 251 ayat (1)
Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. 

Pasal 251 ayat (2)
Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang 

Pasal 18 ayat (3)
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Pasal 68 ayat (1)
Keputusan berakhir apabila:
a. habis masa berlakunya;
b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan
Pengadilan; atau
d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 ayat (1)
Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Pasal 8 ayat (2)
Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.    

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Perpres 53/2023)

Pasal 3A ayat (2)
Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel. 

Pasal II
Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lumpsum digunakan paling lambat tahun anggaran 2024. 

8. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 17/P.PTS/VII/2024/12 P/HUM/2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 12 P/HUM/2024 kepada Eko Sentosa dan Presiden Republik Indonesia

Bersama ini dikirimkan kembali kepada Saudara, salinan sah Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap: "Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional" yang telah diputus pada tanggal 11 Juni 2024 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh:   

EKO SENTOSA 

Lawan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Demikian untuk diketahui seperlunya. 

9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024

Amar Putusan (MENGADILI)
Diktum KEDUA 

Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum; 

Diktum KETIGA
Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;  

Dengan demikian, selain memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten/kota, kami menyarankan terkait dengan permasalahan Saudara agar
dikoordinasikan kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih. 

Disclaimer:
“Seluruh informasi yang disediakan dalam jawaban adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”. 

Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 

Peraturan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil 

Matriks Perbandingan Peraturan
Matriks Perbandingan Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional 

Berita
Biaya Perjalanan Dinas DPRD Secara Lumpsum Ternyata Melanggar Aturan

Buku
Pengelolaan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD