Sumber Media: Tribunnews Kaltara
Kamis, 06 Maret 2025 | 14.50 WITA
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malinau 2025 diprioritaskan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyesuaikan pagu anggaran sebagai bagian dari kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran tahun 2025.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi belanja daerah dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Terkait kebijakan nasional mengenai efisiensi anggaran, di daerah kita melihat ini sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi nasional. Tentu, hal ini juga kita laksanakan di Malinau,” ujarnya.
Beberapa program yang diperkirakan akan terdampak adalah proyek infrastruktur, mengingat anggaran untuk sektor pekerjaan umum telah dipangkas akibat revisi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Wempi memastikan bahwa pemerintah daerah telah mengatur sebaran pagu anggaran untuk mendukung program berbasis kesejahteraan masyarakat.
Program prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah hingga panjang tetap akan dilanjutkan sesuai dengan penganggaran yang tersedia.
“Semangatnya tetap pada kesejahteraan masyarakat. Kita memiliki program Petani Sehat dan Smart Government, yang tentunya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Program Pesat untuk petani dan Smart Government untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.
Sebelumnya, TribunKaltara.com melaporkan bahwa salah satu jenis belanja yang terdampak efisiensi adalah proyek pekerjaan umum.
Kementerian Keuangan telah merevisi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Malinau, khususnya pada sektor pekerjaan umum, dengan pemangkasan senilai Rp 133 miliar.
Kendati demikian, program pembangunan yang bersumber dari APBD Malinau tetap akan berjalan dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
Editor: M Purnomo Susanto
