Tarakan, 30 April 2025 — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menerima kunjungan kerja dan audiensi dari BPJS Kesehatan Cabang Tarakan di Ruang Rapat Bulungan. Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi antar lembaga vertikal untuk memperkuat sinergi pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Kaltara Dionisius Yudianto, Kepala Subbagian Humas dan TU, Okta Anantyo Prasetyo dan Kepala Cabang BPJS Tarakan, Yusuf Eka Darmawan.
Audiensi yang dipimpin oleh Kepala Cabang BPJS Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, membahas sejumlah isu strategis mulai dari efisiensi penyelenggaraan fasilitas kesehatan (Faskes), hingga anomali klaim pembayaran tagihan yang masih menjadi persoalan di lapangan.
“BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola program JKN secara menyeluruh. Kami menyambut baik dukungan BPK dalam membangun sistem yang lebih akuntabel, terutama dalam hal pengendalian klaim dan pengawasan terhadap mitra fasilitas kesehatan,” ujar Yusuf Eka Darmawan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tarakan.
Dalam forum tersebut, BPK Kaltara juga menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran kesehatan, termasuk pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami memandang penting peran BPJS Kesehatan sebagai ujung tombak perlindungan kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis untuk memastikan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tutur Dionisius Yudianto, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
Sebagai bagian dari pemeriksaan lintas sektor di wilayah Timur Indonesia, BPK turut mencermati dinamika pelaksanaan JKN yang melibatkan kementerian teknis, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya. Masalah piutang, audit medis, dan verifikasi oleh BPKP menjadi titik perhatian bersama.
“Kami berharap ke depan dapat memperkuat integrasi data dan prosedur dalam proses pemeriksaan, agar hasil audit benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem kesehatan nasional,” tambah Dionisius Yudianto.
Audiensi ini juga membahas sinergi pemanfaatan anggaran aparatur desa dalam mendukung program kesehatan berbasis komunitas. BPJS Kesehatan Tarakan dan BPK Kaltara sepakat untuk terus membangun komunikasi lintas kelembagaan demi terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.
Kegiatan audiensi ini juga diakhiri dengan penandatanganan Piagam Dukungan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh BPJS Kesehatan Cabang Tarakan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya dalam sektor kesehatan.
Pertemuan ini menandai langkah awal menuju kerja sama jangka panjang dalam mewujudkan sistem JKN yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Editor: Tim Publikasi BPK Perwakilan Provinsi Kaltara
