Akomodir Kepentingan Daerah Tergantung Anggaran

Koran Kaltara,
Selasa, 22 Februari 2022

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Awal tahun 2022 ini, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mulai merancang kebijakan pembangunan tahun depan. Yakni dengan mensinergikan kebutuhan dari kabupaten dan kota sebagai pilar provinsi.
Dalam dialog publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang digelar Senin (21/2/2022), setiap pemerintah daerah di Kaltara menyampaikan sejumlah masukan. Hal itu ditampung provinsi, untuk kemudian dibahas lebih lanjut.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, sejumlah masukan dari kepala daerah yang ada di Kaltara, akan dihimpun. Untuk kemudian dapat diakomodir, tiap kepentingan tersebut tergantung pada kesiapan anggaran.

“Masukan-masukan itu akan kita rapatkan lagi dan akan kita sesuaikan dengan anggaran di 2023. Banyak masukan-masukan dari kabupaten/kota, dan itu semua akan kita akomodir. Kita akomodir dari beberapa masukan, kita akan selektif prioritas,” ujarnya saat dikonfirmasi media.

Lanjut Zainal, jika APBD tahun depan mencukupi, maka sejumlah masukan dari kabupaten/kota dapat dilaksanakan. Namun, jika masih terbatas, akan dibahas skala prioritasnya. Untuk itu, daerah juga perlu meningkatkan sumber pendapatan agar bisa menunjang pertumbuhan APBD tahun depan.

“Mudah-mudahan di 2023 APBD kita bisa meningkat dengan beberapa sumber dana APBD yang baru kita garap,” tambahnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari