Koran Kaltara, 4 Februari 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kinerja APBN tahun 2021 dinilai cukup baik. Di samping, penggunaan anggaran juga sebagai upaya pemerintah dalam menangani dampak penyebaran Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) Wahyu Prihantoro, mengatakan, APBN menjadi instrumen utama dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Di antaranya fokus terhadap penanganan pandemi yang belum mereda.
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Kaltara merupakan sasaran utama pemerataan pembangunan dalam strategi pengembangan di wilayah Kalimantan. Di mana, strategi pemerataan pembangunan itu dilaksanakan dengan meningkatkan konektivitas wilayah, penguatan peran kota-kota kecil, pembangunan kawasan perbatasan di bagian utara, percepatan penerapan SPM, serta peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah hingga desa.
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk dibelanjakan di Kaltara. Tahun lalu, sesuai pagu belanja APBN di provinsi paling bungsu ini sebesar Rp11,12 triliun. Kemudian realisasinya hingga akhir tahun mencapai 97,08 persen atau sebesar Rp10,79 triliun.
“Meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,06 persen,” sebut Wahyu Prihantoro dalam rilis resminya, Kamis (3/2/2022).
Jika dirinci dari sisi realisasi belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L), mencapai Rp3,8 triliun atau sebesar 93,70 persen dari pagu Rp4,06 triliun. Disebut ada peningkatan juga hingga 1,32 persen dibanding tahun 2020. Lalu, sisi realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp6,99 triliun atau 99,03 persen dari pagu sebesar Rp7,07 triliun.
“Capaian kinerja terendah dana TKDD adalah DAK (dana alokasi khusus) Fisik yang hanya mencapai 91,02 persen. Ini akan menjadi catatan kita untuk melakukan perbaikan,” tegasnya.
Adapun realisasi belanja jika dirinci dari sisi program, masih paling besar di sektor infrastruktur konektivitas yang mencapai 34,18 persen. Lalu, menyusul berturut-turut dukungan manajemen 29,26 persen, perumahan dan kawasan permukiman 13,74 persen, ketahanan sumber daya air 3,99 persen, modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana Polri 3,51 persen, pendidikan tinggi 3,41 persen serta sisanya adalah program lain yang di bawah 3 persen (11,91 persen).
“Untuk pelaksanaan program infrastruktur memang dialokasikan lebih besar sehingga realisasinya juga cukup besar di Kaltara,” ujarnya.
Sementara itu, DJPb Kaltara juga mengklaim realisasi belanja APBN cukup proporsional atau tidak menumpuk di akhir tahun. Meski dari data yang disampaikan, terdapat realisasi pada triwulan I sampai III dengan persentase yang lebih rendah dibanding triwulan IV. Yakni masing-masing capaian 15 persen triwulan I, 40 persen triwulan II, 60 persen triwulan III dan 90 persen triwulan IV.
“Kinerja pelaksanaan anggaran dilihat dari indikator kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, indikator kepatuhan terhadap regulasi, indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Capaiannya sangat baik dengan nilai 97,24 yang mencerminkan pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan dilakukan dengan baik,” tambahnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
