Koran Kaltara, 21 Desember 2021
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sejumlah daerah di Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Hal itu menjadi perhatian pemerintah pusat, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Masing-masing di Kaltim secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 406 km. di mana telah tembus dengan kondisi tanah 155 km, agregat 165 km, dan aspal 86 km. Ditargetkan pada tahun 2024, jalan perbatasan di Kaltim dapat diselesaikan dalam kondisi aspal 295 km, agregat 63 km, dan sisanya berupa tanah sepanjang 48,5 km.
Lalu, di Provinsi Kalbar, pembangunan jalan perbatasan sepanjang 811 km dengan status hingga akhir 2021 sudah tembus seluruhnya. Kondisi jalan berupa tanah sepanjang 277 km, agregat 172 km, dan aspal/rigid 363 km.
Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang dekat permukiman serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang meningkat lalu lintas harian-nya (LHR).
Sementara di Kaltara secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 614 km. Saat ini masih tersisa sepanjang 36 km yang belum tembus, yakni berada di sekitar Metulang, Kabupaten Malinau hingga Batas Provinsi Kaltim. Sementara untuk jalan yang sudah tembus sepanjang 578 km kondisinya tanah 452 km, agregat 118 km, dan aspal 9 km.
“Belum seluruhnya beraspal, sebagian masih agregat dan tanah yang dipadatkan, dan masih ada yang belum tembus. Kami targetkan hingga tahun 2024 jalan sudah tembus dan sebagian besar beraspal,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dikonfirmasi perihal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kaltara Andi M Akbar mengatakan, jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI. Berada di beranda terdepan negara, akses tersebut sangat dibutuhkan masyarakat di perbatasan.
“Harus tetap dilanjutkan. Kalau pemerintah pusat sudah melakukan pekerjaan selama ini, tentu masih ada yang harus diselesaikan. Misalnya di Nunukan akses Malinau ke Krayan itu belum bisa dilalui,” katanya.
Dewan berharap, pemerintah daerah juga terus berkomunikasi ke kementerian terkait. Apalagi menurutnya, dibandingkan dengan provinsi lain, Kaltara yang paling dekat dengan Malaysia.
“Bahkan masyarakat kita itu bersentuhan langsung dengan Malaysia. Jadi, pembangunan perbatasan di Kaltara harus lebih ditingkatkan lagi. Supaya kemahalan harga kebutuhan di perbatasan selama ini juga bisa diselesaikan,” tuturnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
