11 Januari 2023
Total Belanja Negara tahun 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun, dialokasikan ke Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp12,24 triliun dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp3,76 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp8,48 triliun.
“Secara umum, APBN untuk Provinsi Kaltara naik 17,06 persen dibanding anggaran tahun 2022. Alokasi TKD naik signifikan sebesar 25,05 persen yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil hampir 100 persen. Sedangkan alokasi belanja K/L naik 2,30 persen,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kalimantan Utara Wahyu Prihantoro di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa.
Belanja untuk Provinsi Kaltara dialokasikan kepada 38 K/L yang terdiri dari 213 satuan kerja (satker) dan disalurkan oleh tiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kaltara. Yakni KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan dan KPPN Nunukan.
Adapun rinciannya, Provinsi Kaltara dengan belanja K/L sebesar Rp199,1 miliar dan TKD sebesar Rp1,97 triliun. Kabupaten Bulungan, dengan belanja K/L sebesar Rp2,3 triliun dan TKD sebesar Rp1,29 triliun. Kabupaten Malinau, dengan belanja K/L sebesar Rp135,4 miliar dan TKD sebesar Rp2,06 triliun.
Untuk Kabupaten Nunukan, belanja K/L sebesar Rp342,7 miliar dan TKD sebesar Rp1,33 triliun, Kota Tarakan dengan belanja K/L sebesar Rp740 miliar dan TKD sebesar Rp 793,63 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Tana Tidung, belanja K/L sebesar Rp26,6 miliar dan TKD sebesar Rp1,05 triliun.
“Ke depan, proyeksi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian di tengah upaya pemulihan ekonomi yang masih berjalan menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan APBN termasuk di wilayah Kaltara,” kata Wahyu Prihantoro.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Teddy Arief Budiman mengatakan angka inflasi Kaltara yang rendah di akhir 2022 memberikan sinyal atas perbaikan perekonomian di 2023 ini.
Inflasi IHK Kaltara tercatat 0,50 persen (mtm) atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 0,66 persen (mtm), meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen (mtm).
Adapun dua kota penyumbang IHK Kaltara yaitu Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59 persen (mtm) dan 0,19 persen (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, Inflasi Kaltara secara tahunan mengalami penurunan tekanan inflasi menjadi 4,74 persen (yoy) dari sebelumnya 5,24 persen (yoy). Inflasi Kaltara tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional yakni sebesar 5,51 persen (yoy).
Sejalan dengan itu, Kota Tarakan juga mengalami penurunan tekanan inflasi sebesar 3,93 persen (yoy) dari sebelumnya sebesar 4,24 persen (yoy).
Ini menjadikan Kaltara dan Tarakan menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Kalimantan, serta menjadi ke-5 dan ke-4 secara nasional, masing-masing untuk kategori provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Teddy peluang ekonomi tumbuh di tahun 2023 cukup besar, meskipun di saat yang bersamaan ancaman inflasi masih berpeluang terjadi di Kaltara.
“Diperkirakan pertumbuhan ekonomi itu di 4,2 sampai 5 persen di 2023 ini,” kata Teddy.
ANTARA
Sumber : https://www.borneonews.co.id
