Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) membantah melarang pemerintah Tarakan memberi bantuan sosial (bansos) untuk beasiswa skripsi.
Persoalan yang mencuat ke media, beberapa hari lalu, menurut Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Ade Iwan Ruswana, bukan murni temuan. Pasalnya, saat itu, pihaknya belum selesai memeriksa laporan keuangan pemerintah (LKP) Tarakan 2015.
