Tarakan, 25 Juli 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menerima kunjungan audiensi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Utara. Pertemuan berlangsung di Kantor BPK Kaltara pada hari Jumat, 25 Juli 2025, dan menjadi wadah diskusi strategis mengenai efektivitas pengelolaan dana pendidikan dan beasiswa daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara.
Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha, Okta Anantyo Prasetyo, S.E., Ak., M.Ak., CA, Kepala Subbagian Hukum, Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP, serta Pemeriksa Ahli Muda, Fernando Silalahi, S.E., Ak., M.I.Kom., CA, CFrA, beserta sejumlah pejabat fungsional pemeriksa. Sementara dari pihak IMM Kaltara turut hadir Ketua Umum IMM Kaltara, Ainulyansyah Nurdin S., bersama jajaran pengurus.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis tersebut, beberapa poin krusial menjadi sorotan, antara lain:
- Kebijakan Beasiswa Pendidikan di APBD
- Efektivitas Alokasi dan Realisasi Dana
- Pengawasan dan Transparansi Program Beasiswa
- Peran Strategis BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki posisi strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan
- Dukungan IMM terhadap Pembangunan Zona Integritas BPK Kaltara
Dalam audiensi ini, IMM menyampaikan perhatian serius terhadap kebijakan beasiswa yang dianggarkan rutin dalam APBD Kalimantan Utara. Mereka menyoroti efektivitas alokasi dan realisasi dana pendidikan, serta perlunya transparansi dan pengawasan ketat terhadap program beasiswa.
“Kami melihat masih adanya tantangan dalam penyaluran beasiswa daerah, terutama soal keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran. IMM berharap BPK dapat berperan lebih aktif dalam memastikan akuntabilitas dana pendidikan yang menjadi hak generasi muda,” ujar Ainulyansyah Nurdin, Ketua IMM Kalimantan Utara.
BPK Kaltara menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk sinergi antara lembaga negara dan kelompok intelektual muda. Dalam tanggapannya, Okta Anantyo Prasetyo menyampaikan bahwa BPK memiliki perhatian tinggi terhadap pengelolaan anggaran di sektor pendidikan.
“BPK dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya, senantiasa menekankan pentingnya prinsip value for money, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Termasuk dalam program beasiswa, kami sangat mendukung agar program tersebut tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran,” jelas Okta.
Lebih lanjut, Fernando Silalahi menambahkan bahwa dana pendidikan merupakan bagian dari belanja yang sangat strategis dan berdampak langsung pada pembangunan SDM daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya menjadi hal yang krusial.
“Kami terus berupaya mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program-program bantuan pendidikan,” tegas Fernando.
IMM juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BPK Kaltara, dan menyatakan dukungan penuh terhadap pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025.
“IMM Kalimantan Utara siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih. Kami mendukung penuh BPK Kaltara untuk meraih predikat WBBM,” tambah Ainulyansyah.
Editor: Tim Publikasi BPK Kaltara
