-Tanjung Selor-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan sepertinya harus banyak belajar dari daerah-daerah yang dimekarkannya seperti Tarakan, Nunukan dan Malinau dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebab, sebagai kabupaten induk dari tiga daerah itu, Pemkab Bulungan belum sekali pun menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Sementara tiga daerah yang dimekarkan, kecuali Kabupaten Tana Tidung, sudah meraih opini WTP. Bahkan Tarakan pernah tiga kali berturut-turut meraih opini WTP. Sedangkan Pemkab Bulungan sejauh ini masih berkutat pada opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Bupati Bulungan Sudjati menyatakan aset merupakan persoalan yang belum tuntas sehingga hasil pemeriksaan LKPD Bulungan mendapat opini WDP. “Ya, jangan disamakan dengan kabupaten lain. Kalau Malinau misalnya kan untuk aset mereka itu masih bisa dihitung dengan jari, beda dengan kita yang kabupaten induk, aset kita tentunya menyebar di mana-mana,” elaknya.
Ia juga menganggap bahwa opini WDP masih wajar, dan cukup baik. Apalagi, lanjutnya, kondisi daerah yang saat ini terus-terusan dipermasalahkan dengan perbaikan administrasi. “Biar pun kita hanya mendapat penilaian WDP yang penting kita aman, karena kita kan memang cuma asetnya saja. Dalam artian administrasi asetnya, jadi menurut saya tidak apa-apa jika sekarang ini kita mendapatkan opini (WDP, Red) seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, Sudjati mengaku saat ini daerah hanya perlu mengevaluasi terkait perbaikan administrasi aset berupa aset jalan, bangunan tidak bergerak dan harta bergerak. Namun, saat ini dirinya mengaku memang masih terkendala pada pencatatan barang lama yang belum dihapuskan, aset jalan hingga pipa air minum.
“Yang namanya aset ini memang tidak mudah, apalagi aset jalan, karena itu catatannya beda. Misalnya, jalan itu berapa kali diaspal, itu pasti masuk dalam hitungan juga,” jelasnya.
“Tapi untuk menutupi aset ini kita akan terus melakukan perbaikan, insya Allah tahun depan bisa meraih wajar tanpa pengecualian (WTP),” lanjutnya.
Ketua BPK RI Perwakilan Kaltara Ade Iwan Ruswana mengatakan, Kabupaten Bulungan bisa meraih WTP asal dapat menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik dan bertindak tegas. Dirinya mencontohkan Kabupaten Malinau yang juga ada bermasalah, namun dapat diselesaikan tepat waktu.
“Jadikan itu sebagai penyelesaian kepala dinas, berikan target ke masing-masing untuk mereka bisa berusaha. Jika kepala dinas tidak bisa, aset segera dilaporkan kemudian di validasi,” sarannya.
Sumber Berita: http://bulungan.prokal.co| 20 Juni 2016
