-Tanjung Selor-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kembali mendapat predikat yang sama dalam hal pengelolaan keuangan seperti tahun sebelumnya. Yaitu opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 diterima langsung Bupati Bulungan H Sudjati didampingi Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala dan Ketua DPRD Bulungan Syarwani, Selasa (30/05) kemarin.
Bupati mengatakan, apapun hasil penilaian oleh BPK RI kali ini merupakan riil hasil kinerja yang sudah diupayakan maksimal. Jikapun hasil penilaian masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni WDP, tak menjadi masalah. Berarti hanya perlu perbaikan di kinerja berikutnya.
“Tak masalah jika ini masih dinilai WDP. Kan itu hasil yang kita proleh. Meskipun harapan kita adalah menginginkan WTP (Wajar tanpa Pengecualian), tetapi kalau mampunya demikian mau seperti apa. Kita tinggal meningkatkan dan melakukan evaluasi di kinerja selanjutnya,” ujarnya.
Menurut bupati, mendapat penilaian WTP juga tak menjamin kinerja daerah itu lebih baik. Pasalnya seperti informasi yang didapat di berbagai media pemberitaan adanya hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) disalah satu daerah di Indonesia yang akhirnya menjadi temuan. Dan salah satu pemicunya adalah menginginkan penilaian WTP.
“Kan jelas itu tidak menjamin saat ini. Meskipun ada juga daerah yang mendapat WTP dan itu memang benar-benar demikian adanya. Hasil kinerjanya bagus. Nah kali ini tentu saja kembali menjadi bahas koreksi kita bersama agar Bulungan bisa lebih baik,” kata Sudjati.
Dikatakannya, ada beberapa point yang menjadi catatan dan harus diperbaiki. Di antaranya, terkait pembukuaan dan laporan dari seluruh SKPD yang ada harus tepat waktu. Sebab keterlambatan penyampaian laporan menjadi salah satu yang amsih sering terjadi. “Ini menjadi evaluasai kita bersama, seluruh instansi harus memperbaiki apa yang masih kurang,” tandasnya.
Sumber Berita: http://www.korankaltara.co | 31 Mei 2017
