Koran Kaltara, 19 Mei 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – DPRD Bulungan menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II, tentang penyampaian rekomendasi DPRD Bulungan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2021, Selasa (18/5/2022) malam.
Meski menerima LKPJ, namun dewan memberikan catatan untuk ditindaklanjuti. Ada 20 poin rekomendasi yang disampaikan DPRD Bulungan.
Secara umum urusan infrastruktur, pendapatan daerah melalui BUMD, persoalan perkebunan plasma yang tak jarang masih jadi konflik, percepatan realisasi kegiatan, peran CSR, pemekaran desa. Termasuk agenda pengembangan KIPI, khususnya urusan ganti untung lahan.
“Status jalan lintas kecamatan, seperti Tanjung Selor – Peso, dan lainnya harus diselesaikan. Kemudian infrastruktur, salah satunya di Bunyu, serta pengelolaan sampah di Sekatak, dimana lokasi pembuangan tidak harusnya seperti yang ada saat ini,” beber Sunaryo, salah satu anggota Pansus LKPJ, saat menyampaikan rekomendasi.
Ditemui usai rapat paripurna, Bupati Bulungan Syarwani, mengatakan catatan rekomendasi tersebut, merupakan saran dan masukan dewan, untuk dilakukan perbaikan, sekaligus upaya penyelesaian persoalan di daerah.
“Kita baru terima rekomendasi ini, selanjutnya akan kita bagi kepada seluruh perangkat daerah, sesuai tupoksi masing-masing. Dan ini harus ada tindaklanjut kongkrit dari apa yang disampaikan dewan,” ujarnya.
Dari 20 rekomendasi, selain catatan saran dewan juga memberikan apresiasi.
Berdasarkan catatan itu, Syarwani tak menampik yang berkaitan dengan infrastruktur, kebutuhan dasar, bahkan termasuk urusan persampahan menjadi atensi bersama.
“Bagitu pun juga daerah diminta memperjuangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bulungan, dalam kegiatan penerimaan anggota TNI/Polri, juga dalam rangka menghadapi agenda pengembangan kawasan industri, agar SDM dipersiapkan,” jelasnya.
Di sisi lain pembangunan ekonomi di kawasan industri diharapkan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, dan secara umum ekonomi di Bulungan.
Ia meyakini dengan perkembangan yang ada, sejumlah persoalan bisa diselesaikan dengan bersinergi bersama pihak terkait, termasuk dari DPRD.
“Koordinasi dan diskusi untuk pembangunan Bulungan harus terus kita sinergikan. Persoalan yang muncul bisa kita atasi bersama demi kemajuan Bulungan. Semoga bisa lebih baik dalam meningkatkan kinerja kita untuk daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Nurjannah
Editor: Sobirin
