Koran Kaltara, 22 Juni 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Meminimalisir kondisi infrastruktur jalan antar kecamatan dan desa di Bulungan, menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemkab Bulungan.
Beberapa spot jalan yang rusak telah diperbaiki, meski belum sampai perbaikan total.
Sejauh ini perbaikan sementara dilakukan dengan memaksimalkan CSR dari perusahaan.
Tak dipungkiri, masih banyak ‘PR’ Pemkab Bulungan berkaitan dengan infrastruktur.
Namun dengan kondisi anggaran daerah terbatas, cukup sulit untuk bisa melakukan perbaikan semua.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, infrastruktur jalan menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Seperti salah satunya akses jalan menuju enam desa di wilayah Tanjung Palas Timur.
Hanya saja, saat ini kemampuan keuangan daerah belum bisa mengakomodir.
“Kalau kita mau fokuskan seluruh kekuatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), mungkin satu titik bisa selesai. Tetapi, juga perlu kita pertimbangkan bagaimana kegiatan lain yang sudah kita programkan,” katanya.
Menurut bupati, support atau dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
Apalagi seiring hadirnya proyek strategis nasional (PSN) di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Seyogianya, kata bupati infrastruktur pendukung KIPI harus jadi perhatian pusat.
“Secara resmi saya juga sudah sampaikan ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), juga melalui Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). Semoga saja ada atensi khusus untuk itu,” ungkap bupati.
Dikatakan, saat ini kondisi jalan yang masih rusak tersisa hanya beberapa spot saja.
Berdasarkan penghitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan, hanya ada 30 persen ruas jalan yang rusak di Bulungan.
“Memang, walaupun tidak bisa diperbaiki secara keseluruhan. Minimal spot yang rusak itu dulu diprioritaskan. Apalagi jalan itu cukup panjang, sekitar 70 kilometer (km),” kata bupati.
Selain itu, ia juga berharap yang sama (dukungan pusat) untuk ruas jalan penghubung antar Kecamatan Tanjung Selor-Tanjung Palas Barat sepanjang kurang lebih 100 km.
Sebab tak hanya jalan tetapi juga jembatan ada yang harus dibangun.
Hal itu menjadi tantangan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Bulungan.
“Mobilisasi material, tentunya membutuhkan akses jalan. Karena kalau menggunakan sungai pasti terbatas. Maksimal hanya sampai Tanjung Palas Barat,” sebutnya.
Terpisah, kepala DPU-PR Bulungan Khairul mengatakan, perbaikan dua ruas jalan itu memang belum bisa terakomodir melalui APBD Bulungan karena kebutuhan anggaran cukup besar.
“Sementara ini kita berharap ada support dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Nurjannah
Editor: Edy Nugroho
