Koran Kaltara, 14 Januari 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda disebut akan menjadi titik awal transformasi ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia di Bulungan pada Desember 2021. Apalagi sejumlah negara, termasuk Indonesia sejak 2020 yang lalu harus menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada banyak sektor.
Beruntung, hingga memasuki akhir tahun 2021, situasi bencana non-alam tersebut terus melandai dan dapat ditangani. Meski belum mereda sepenuhnya, pandemi di Indonesia dinilai cukup terkendali. Hanya saja masyarakat tetap diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Seperti yang dikatakan oleh akademisi Universitas Kaltara (Unikaltar) Aslan, bahwa kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi sudah memperlihatkan hasil yang baik. “Terlihat bahwa Laju pertumbuhan yang positif dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan ekonomi Kaltara berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku triwulan II-2021 mencapai Rp27,21 triliun dan atas dasar harga konstan 2020 mencapai Rp15,62 triliun, tumbuh 5,81 persen, hal ini tidak terlepas bahwa krisis kesehatan akibat wabah Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik,” katanya, Jumat (14/1/2022).
Memasuki tahun 2022, dia optimis ekonomi di Kaltara bisa berkembang. Apalagi dengan proyeksi investasi di provinsi ke-34 ini cukup besar. Namun demikian, dia menekankan agar pemerintah daerah mesti memiliki kebijakan yang dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga dan investasi.
“Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang menjadi landasan dalam menyusun APBD, saya kira jadi sangat penting. Oleh karena itu, APBD 2022 dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, membutuhkan upaya kebijakan dan program pemerintah. Kami mendorong pemerintah untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga dan investasi. Juga perlu didorong lagi hingga peningkatannya langsung di rasakan oleh masyarakat di sektor-sektor produktif,” terang Dosen Fakultas Ekonomi tersebut.
Terhadap hal itu, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan peningkatan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Sehingga konsumsi rumah tangga dan investasi terus berkembang seiring dengan produktivitas masyarakat di berbagai usaha dan kreativitas.
“Langkah yang dapat di lakukan oleh pemerintah daerah adalah peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan. Selain itu juga peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar. Kemudian peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0,” tutur Aslan. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
