Sumber Media: Tribunnews Kaltara
Jum’at, 14 Februari 2025 | 14.00 WITA
Dua Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengkaji ulang terkait efisiensi anggaran.
Diketahui Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggota DPRD Nunukan menilai Inpres tersebut berdampak pada masyarakat di perbatasan RI-Malaysia. Seperti yang diungkapkan Saddam Husein.
Perjuangan mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Nunukan, utamanya wilayah perbatasan RI-Malaysia.
“Banyak aspek yang justru akan tersandera di Nunukan dampak adanya pemotongan anggaran. Terutama perekonomian masyarakat,” kata Saddam Husein kepada TribunKaltara.com, Selasa (11/02/2025), pukul 12.00 WITA.
Saddam Husein menuturkan pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80 persen dapat berakibat pada pembangunan jalan tani dan jalan penghubung antar desa, kecamatan bahkan kabupaten di Kaltara.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran Kementerian PU sekira 80 persen atau setara Rp81 triliun.
“Kita di daerah perbatasan, utamanya wilayah IV infrastruktur masih sangat minim. Contoh dataran tinggi Krayan itu wilayah terisolir. Akses dari Nunukan ke sana harus pakai pesawat. Wilayah Krayan itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Kalau jalan darat Kecamatan Krayan ke Kabupaten Malinau tidak dikerjakan, gimana mobilisasi material dan Sembako,” ucapnya.
Lanjut Saddam Husein,”Mau andalkan subsidi ongkos angkut barang pakai pesawat ke Krayan, apa cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Saddam Husein juga beberkan bahwa jalan penghubung antar desa dan kecamatan di Krayan masih minim, sehingga bila ada warga yang sakit harus ditandu (pikul) melalui hutan.
“Mereka yang sakit harus dipikul 18 jam supaya bisa sampai ke Puskemas terdekat. Ini belum lagi bicara wilayah perbatasan lainnya di Lumbis. Ini kah wajah terdepan NKRI. Harapan kami kepada pemerintah, DPR RI, dan kementerian keuangan agar bisa kaji ulang,” ujarnya.
Menurutnya, marwah bangsa Indonesia ada di Kabupaten Nunukan sebagai beranda terdepan NKRI. Sehingga perlu ada atensi dari pemerintah pusat.
“Saya pikir pak Presiden Prabowo itu dengan latar belakang militer, sangat tahu situasi perbatasan. Pak Presiden juga punya jiwa nasionalisme. Usia bangsa ini sudah terlalu tua untuk memiliki wilayah terisolir seperti Krayan dan wilayah IV lainnya. Kita beranda terdepan NKRI, bukan dengan wajah seperti beranda terbelakang,” tuturnya.
Hal serupa dikatakan anggota DPRD Nunukan Fraksi Hanura, Hamsing. Dia meminta agar pemerintah pusat memahami kondisi geografis wilayah Kabupaten Nunukan.
“Letak geografis wilayah kita berbeda dengan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia. Kabupaten Nunukan punya pulau-pulau yang dibatasi sungai dan laut. Ada 21 kecamatan yang mana untuk akses ke 19 kecamatan lainnya harus lewat laut, sungai, bahkan udara,” ungkapnya.
Sebagai kabupaten yang masih berkembang, Hamsing menjelaskan bahwa Kabupaten Nunukan harus banyak belajar dari kabupaten/ kota lainnya yang sudah maju.
“Kalau anggaran perjalanan dinas dipangkas signifikan, gimana kita mau lakukan konsultasi ke kabupaten/ kota yang sudah maju. Nunukan ini masih daerah berkembang. Belum lagi kalau kita turun ke kecamatan dan desa-desa pakai pesawat dan speedboat. Itu semua tentu memerlukan anggaran perjalanan dinas,” imbuhnya.
Hamsing mencontohkan sektor yang membutuhkan studi banding ke luar daerah seperti pariwasata, UMKM, pertanian, dan perikanan.
“Banyak sektor yang tidak bisa diputuskan di daerah. Contoh baru-baru ini kita rapat di kantor soal kecelakaan speedboat, tak ada satupun instansi yang mengaku punya kewenangan. Mau tidak mau harus ke Dirjen Darat di Jakarta. Masa dibiarkan ada korban terus. Begitu juga rumput laut, kita harus konsultasi ke provinsi dan kementerian. Kami minta soal pemotongan anggaran agar dilakukan analisa mendalam,” pungkasnya.
Editor: Febrianus Felis
