Sumber Media: Benuanta.co.id
Kamis, 06 Maret 2025 | 10.00 WITA
benuanta.co.id, TARAKAN – Efisiensi anggaran berdampak di berbagai sektor yang ada di Kota Tarakan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Pemerintah Kota (Pemkot), harus pandai-pandai dalam dalam menghemat penggunaan anggaran, serta harus mengkaji kembali berbagai rancangan yang sebelumnya sudah direncanakan.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tarakan, melalui Kasubbag Program Keuangan DPRD Tarakan, Yakup Anwar, S. Sos., mengatakan, dari rencana yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2024, berdampak signifikan terhadap berbagai sektor.
Terutama infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Beberapa proyek yang telah direncanakan sebelumnya terpaksa ditunda karena keterbatasan dana.
“Kita ambil patokan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD 2024, pendapatan daerah Kota Tarakan tahun 2024 sampai 2025 ditargetkan sebesar Rp1,23 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,28 triliun. Dengan defisit anggaran mencapai Rp54,14 miliar, Pemkot melakukan efisiensi di beberapa sektor untuk menutupi kekurangan tersebut,” jelasnya pada Ahad (2/3/2025).
Yakup menegaskan, kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran, terutama karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Ada beberapa program yang memang harus dikurangi atau ditunda agar belanja daerah tidak membengkak,” ujarnya.
Yakup menjabarkan, kebijakan efisiensi ini berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan warga. Salah satunya adalah perbaikan jalan nasional di beberapa titik yang kini terhambat akibat keterbatasan dana. Warga yang sehari-hari melewati jalanan rusak mengeluhkan kondisi tersebut.
“Sudah lama jalan ini rusak, tapi perbaikan baru bisa dilakukan di beberapa titik saja. Rencena memang mau diperbaiki tahun ini, tapi harus ditunda lagi karena anggaran dipangkas,” imbuhnya.
Selain jalan, Yakup juga mengemukakan, program penanganan banjir juga terdampak. Beberapa saluran drainase yang seharusnya dibenahi tahun ini terpaksa ditunda pengerjaannya. Akibatnya, saat hujan deras turun, banyak wilayah di Tarakan kembali tergenang.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, terutama terkait dengan penanganan banjir yang selalu menjadi masalah setiap tahun. Efisiensi anggaran memang berdampak pada beberapa proyek, termasuk drainase. Namun, kami di DPRD memastikan bahwa proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap jadi prioritas,” ujarnya.
Yakup mengakui, beberapa proyek perbaikan drainase harus ditunda sementara waktu, terutama di kawasan yang masih dalam tahap perencanaan. Namun, kata dia, DPRD telah meminta pemerintah daerah untuk mencari solusi agar proyek yang mendesak tetap bisa berjalan.
“Salah satu yang menjadi fokus kami adalah memastikan ada alternatif pendanaan, baik dari pemerintah pusat maupun skema lainnya seperti kerja sama dengan sektor swasta. Kami tidak ingin proyek drainase ini terbengkalai terlalu lama karena dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Yakup juga menanggapi keluhan warga yang kecewa, karena setiap tahun mengalami banjir tetapi tidak melihat perubahan signifikan dalam sistem drainase kota.
“Kami mendengar langsung aspirasi masyarakat yang merasa drainase di beberapa wilayah masih belum optimal. Ini yang kami dorong agar tetap dikerjakan meski anggaran terbatas. Kami meminta pemerintah daerah untuk setidaknya memprioritaskan titik-titik yang paling rawan banjir,” katanya.
Selain itu, DPRD Tarakan juga mengingatkan, proyek perbaikan drainase harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak menjadi pekerjaan yang berulang setiap tahun tanpa hasil yang jelas.
“Jangan sampai proyek drainase ini hanya tambal sulam, lalu tahun depan banjir lagi. Kami mendorong pemerintah agar perencanaan dilakukan dengan baik, termasuk memperhatikan faktor teknis seperti kapasitas saluran dan pola aliran air,” tambahnya.
Yakup pun meminta masyarakat untuk terus memberikan masukan dan mengawasi jalannya proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur dasar. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa DPRD tidak tinggal diam. Kami memahami kebutuhan mereka dan akan memastikan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran, pemerintah tetap fokus pada sektor-sektor yang benar-benar berdampak pada kehidupan warga,” tukasnya.
Tak hanya infrastruktur, efisiensi anggaran juga berdampak pada bantuan sosial dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa program bantuan modal usaha yang sebelumnya dianggarkan kini mengalami pengurangan.
“Kami memahami bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Memang ada pemangkasan anggaran di beberapa sektor, termasuk bantuan modal usaha, tapi kami pastikan tidak sampai menghilangkan program ini sepenuhnya. Kami sedang mencari solusi agar pelaku usaha tetap bisa berkembang meski anggaran daerah terbatas,” ujarnya.
Menurut Yakup, DPRD Tarakan telah meminta Pemkot untuk mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari pemerintah pusat maupun melalui kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, ia juga mendorong agar program pelatihan dan pendampingan UMKM tetap berjalan sebagai bentuk dukungan non-finansial.
“Tidak semua bantuan harus berupa dana. Kami juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Dengan begitu, meski anggaran terbatas, mereka tetap bisa mendapatkan manfaat berupa peningkatan keterampilan dan akses pasar,” jelasnya.
Yakup juga menanggapi keluhan para pelaku UMKM yang sebelumnya dijanjikan bantuan modal, namun kini mengalami ketidakpastian akibat pemangkasan anggaran.
“Kami paham kekecewaan masyarakat, terutama mereka yang sudah berharap mendapatkan bantuan modal. Karena itu, kami terus mengupayakan agar ada skema lain, misalnya melalui kemudahan akses permodalan dari perbankan atau program bantuan dari kementerian terkait,” tukasnya.
Bebeagai dampak ini mendapatkan berbagai respons dari masyarakat. Edwin salah satu warga Kelurahan Karanf Anyar, turut memberikan komentarnya. Menurutnya, jalan yang berlubang bukan hanya mengganggu mobilitas, tapi juga membahayakan pengendara, terutama saat hujan.
“Setiap tahun kami dengar janji perbaikan jalan, tapi kondisi di lapangan masih sama. Banyak jalan rusak yang belum diperbaiki, apalagi di kawasan permukiman,” ujarnya.
Sementara itu, warga lain menyoroti masalah drainase yang masih belum tertangani dengan baik. Hendra warga Kelurahan Juata Kerikil, mengemukakan, ia khawatir kondisi banjir di daerahnya akan semakin parah jika proyek perbaikan drainase tertunda.
“Saat hujan deras, air langsung meluap ke jalan karena drainase tidak berfungsi dengan baik. Katanya ada rencana perbaikan, tapi kalau anggaran dipotong, apakah masih akan dikerjakan,” katanya.
Karena tak hanya infrastruktur, pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor UMKM yang selama ini diharapkan bisa berkembang. Ratih, salah satu pelaku UMKM di Tarakan, menyampaikan keluh kesahnya.
“Tahun lalu masih ada bantuan untuk usaha kecil, sekarang malah dikurangi. Padahal banyak pelaku usaha yang butuh modal tambahan agar bisa bertahan,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
