Enam LKPD TA 2020 Unaudited Telah Diterima BPK Untuk Diperiksa

Bertempat di ruang auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, menerima  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (LKPD TA 2020) Unaudited dari Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Utara yang menjadi entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Adapun pemda yang menjadi entitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara secara keseluruhan meliputi lima Pemerintah Kabupaten/ Kota dan satu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Diawali pada 9 Maret 2021, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Leppa menyerahkan LKPD TA 2020 Unaudited Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dilanjutkan pada 10 Maret 2021, dua LKPD TA 2020 Unaudited  yang diterima oleh BPK, yaitu LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan dan LKPD Kabupaten Tana Tidung yang diserahkan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung Jamhari.

Jumat, 12 Maret 2021 giliran Wali Kota Tarakan, Khairul dengan disaksikan Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus menyerahkan LKPD TA 2020 Unaudited Pemerintah Kota Tarakan.

Dua LKPD TA 2020 Unaudited  terakhir diserahkan pada 17 Maret 2021.  Dimana pada pagi harinya Plt Bupati Malinau, Topan Amrullah menyerahkan LKPD TA 2020 Unaudited Pemerintah Kabupaten Malianu. Sedangkan pada sore di hari yang sama Bupati Bulungan, Syarwani, bersama Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Kilat Bilung menyerahkan LKPD TA 2020 Unaudited Pemerintah Kabupaten Bulungan.

 

BPK memberikan apresiasi atas komitmen, upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga penyampaian Laporan Keuangan semua Pemda pada tahun ini dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

“Kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan ini menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” tutur Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara Agus Priyono dalam kata sambutannya.