Koran Kaltara, 2 Juli 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kabar adanya bantuan keuangan untuk pengembangan sejumlah desa wisata di Bulungan, sampai sekarang tidak ada kelanjutannya.
Padahal sebelumnya sempat didengungkan info bantuan dengan nilai miliaran rupiah.
Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mendorong potensi wisata di sejumlah daerah di Indonesia untuk dikembangkan.
Termasuk yang ada di Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya wisata Hutan Mangrove di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara.
Melalui Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (Asprindo) Kaltara, sempat tersiar kabar bantuan keuangan akan digulirkan.
Dikonfirmasi lebih lanjut terkait itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bulungan, Septi Ding mengatakan, anggaran yang rencananya untuk program desa wisata yang dijanjikan Asprindo, sebagai mitra Kemenparekraf dipastikan tidak ada alias nihil.
“Itu (bantuan) kita telusuri hingga ke Kementerian, ternyata tidak ada. Kami coba mencari tahu juga, ternyata tidak ada alokasi anggaran itu baik untuk Bulungan maupun Kaltara. Itu orang kementerian langsung yang sampaikan ke kami tidak ada,” tegasnya.
Informasi dihimpun, objek wisata mangrove Ardi Mulyo sendiri sebelumnya dijanjikan bantuan dana hingga Rp11 miliar.
Kemudian untuk Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Rp5 miliar.
Septi menegaskan, pada 2022 ini Dinas Pariwisata belum bisa memberikan alokasi pembiayaan untuk pengembangan wisata daerah.
“Untuk tahun depan kita coba mengajukan untuk pengembangan. Tetapi tidak tahu disetujui atau tidak,” ujarnya.
“Melalui provinsi kita sempat diakomodir untuk kapal wisata, rencana induk pariwisata, besaran anggarannya kita belum tahu,” imbuh Septi.
Hal yang sama juga disampaikan pihak Dinas Pariwisata Kaltara yang menyebutkan, informasi bantuan anggaran dari Kemenparekraf yang bekerja sama dengan Asprindo ternyata tidak jelas.
Seperti dikatakan Kadis Pariwisata Kaltara, Njau Anau, melalui Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, Lesty, informasi itu memang sempat simpang siur.
“Itu proposal yang diajukan oleh Asprindo kepada Kemenparekraf baru masuk pada Oktober 2021 lalu, sehingga pihak Kemenparekraf belum menganggarkan program pendampingan desa wisata yang diajukan oleh Asprindo. Pastinya Kemenpar itu belum menganggarkan, karena proposal yang diajukan Asprindo diajukan di bulan Oktober 2021, otomatis sudah terprogramkan ke program lain,” terangnya. (*)
Reporter: Nurjannah
Editor: Edy Nugroho
