TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2022.
Ini adalah kali ke-4 raihan opini WTP untuk Pemkab Bulungan.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan, SE, Ak, M.Si kepada Bupati Bulungan Syarwani di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara di Tarakan, Selasa (16/5/23).
Utamanya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang selama proses pemeriksaan tim audit BPK mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan substansif.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dan akuntabel.
Diketahui, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion artinya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Akuntabilitas ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat secara luas.
Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Ruben Artia Lumbantoruan menjelaskan, LHP diserahkan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian tugas konstitusional BPK.
Pemeriksaan dilakukan BPK dengan menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif.
Dilandasi dengan asas integritas, independensi dan profesionalisme.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2022 telah sesuai pengungkapan yang memadai. Dan tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian intern yang efektif,” jelas Ruben Artia.
Meskipun mendapatkan opini WTP, Pemkab Bulungan tetap diberikan sejumlah catatan, oleh BPK.
Dalam hasil pemeriksaan, masih terdapat beberapa permasalahan yang patut mendapat perhatian.
“Seperti tata kelola atau peraturan yang terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta terdapatnya kelebihan pembayaran atas belanja yang dilakukan. Antara lain belanja modal dan belanja barang,” ujarnya.
BPK RI mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Agar menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
“Selamat dan semoga opini tersebut dapat semakin meningkatkan tata kelola keuangan Pemkab Bulungan,” imbuhnya.
(*)
Penulis: Edy Nugroho
Sumber: https://kaltara.tribunnews.com
