-Tarakan-
Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan. Itu setelah kasus tangkap tangan terhadap auditor di lembaga tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, itu atas dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menyikapi kejadian itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara Tornanda Syaifullah mengatakan, pemberian WTP kepada sejumlah daerah di Kaltara murni melalui pemeriksaan yang dilakukan dengan mengikuti prosedur, yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, serta diawasi tim penelaah atas laporan keuangan.
“Di BPK itu, penyusunan opininya itu sudah ada mekanismenya, ada kertas kerjanya, ada pengawas juga yang mereview kerjaan kami. Kalau salah nanti pengawas yang mereview akan marah,” ungkapnya saat ditemui usai penyerahan opini kepada pemerintah daerah di Kaltara, Selasa (30/5).
Ia menegaskan, jika dalam pemeriksaan ada hal-hal yang memengaruhi terhadap keseluruhan laporan keuangan, hal itulah yang menjadi pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK.
Yang menjadi perhatian pihaknya dalam laporan keuangan ini adalah terkait kas keuangan negara baik penerimaan maupun pengeluaran. Ia mengatakan, jangan sampai pengelolaan keuangan melanggar standar akuntansi keuangan negara.
“Yang menjadi temuan kemarin kan ada pemerimaan retribusi, tapi belum disetorkan. Itu nggak boleh. Kalau kas kami tidak tolerir. Tapi hal-hal lainnya, kami lihat tingkat materialitasnya,” jelasnya.
Tornanda juga menuturkan bahwa pemberian opini WTP ini sebenarnya bukan hanya seremonial semata atas laporan keuangan pemerintah. Di sisi lain, pihaknya menuntut keseriusan pemerintah untuk menindaklanjuti temuan yang didapat BPK RI.
“Beberapa daerah saya apresiasi, karena mereka disampaikan temuan, langsung mereka kembalikan,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Malinau Yansen TP meminta masyarakat untuk tidak langsung beranggapan buruk terhadap kinerja BPK secara keseluruhan, karena tertangkapnya beberapa oknum.
Dia mengaku tahu persis kinerja auditor BPK saat memeriksa laporan keuangan pemerintahannya. Dimana pemberian opini WTP benar-benar melalui proses yang sesuai dalam aturan.
“Tidak pernah ada rekayasa dalam opini. Saya perlu tegaskan, jangan kita berpendapat salah satu menjadi salah semua, jangan begitu. Menurut saya, opini yang dilakukan BPK Kaltara ini sudah pada koridor yang benar. Proses selama satu bulan itu dilakukan dengan baik dan saya mengikuti proses itu,” urainya.
“Jujur, ini proses yang betu-betul diikuti dengan baik oleh kami semua. Artinya, BPK melakukan pemeriksaan untuk menemukan seperti apa kinerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Dia juga mengatakan, pemberian opini terhadap pemeriksaan laporan keuangan mampu meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam mengelola keuangan daerah. Karena, lanjutnya, setiap ada temuan yang didapat BPK dan dilaporkan ke pihaknya, langsung ditindaklanjuti sebagai salah satu cara untuk mengontrol kinerja.
Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid juga menilai, kinerja yang ditunjukkan BPK dalam melakukan audit terhadap keuangan pemerintah daerah telah sesuai proses. “Apa-apa yang jadi temuan langsung saya minta sekda untuk segera menyelesaikan,” singkatnya.
Sumber Berita: http://www.jawapos.com | 31 Mei 2017
