-Malinau-
Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Malinau, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berbasis akrual, di Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Senin (5/10).
Pelaksana Teknis (Plt) Sekkab Malinau yang jugas Asisten III, Drs Hendris Damus MSi mengungkapkan, Bimtek SIMDA keuangan berbasis akrual ini sangat penting guna mempertajam kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar.
“Tolong ikuti dan pahami bimtek ini dengan baik. Sehingga keuangan daerah yang sudah didistribusikan kepada semua SKPD bisa dipertanggungjawabkan sengan baik dan benar. Karena ini adalah untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” ujar Hendris di hadapan puluhan pengelola keuangan peserta Bimtek, Senin lalu.
Bimtek tersebut dilaksanakan karena 2014 merupakan periode terakhir pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi Cash Toward Accrual (CTA). Mulai tahun depan, atau pada laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2015 sudah mulai diberlakukan opini dengan sistem akrual basis. Artinya, sistem ini menuntut kesiapan bagi semua daerah, tak terkecuali Pemkab Malinau, untuk menghadapi sistem pelaporan keuangan baru itu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah mewanti-wanti kepada semua Pemerintah Daerah (Pemda) agar berhati-hati. Sebab dikhawatirkan, bakal terjadi penurunan opini secara masif dari sistem pembukuan yang berbeda ini.
Saat berkunjung ke Malinau beberapa waktu lalu, Ketua BPK RI Perwakilan Kaltara, Iwan Ade Rusmana mengatakan, pada TA 2014 sebanyak 33 persen lebih Pemda di seluruh Indoensia yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dengan pemberlakuan akrual basis, memungkinkan capaian tersebut bisa turun menjadi 10 persen,” ucapnya saat itu.
Kabupaten Malinau sendiri sudah berhasil meraih Ppini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari BPK RI pada TA 2014. Pemkab Malinau berharap bisa kembali mempertahankan prestasi yang sudah dicapai tahun lalu.
Disarankan oleh BPK, untuk mempertahankan prestasi atas peraihan Opini WTP itu, Pemkab Malinau bisa bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk membina para pengelola keuangan di daerah. Tujuannya, agar paham dengan sistem akrual basis. Training tersebut bisa dilakukan kerja sama dengan BPKP.
Dijelaskan Ade, hal paling penting dalam sistem akrual basis adalah melakukan proses penyusutan terhadap seluruh aktiva. Lanjutnya, untuk memperoleh itu, aktiva harus diidentifikasi satu persatu agar bisa dilakukan penyusutan.
“Karena pengaruh yang paling besar terhadap penyediaan laporan keuangan adalah penyusutan aktiva tetap,” ujarnya.
Sumber Berita: kaltara.prokal.co | 7 Oktober 2015
