Koran Katara, 11 April 2022
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara– Dalam rencana pembangunan daerah pada tahun 2023, Kalimantan Utara (Kaltara) banyak mendapat masukan yang mesti disikapi.
Sejumlah isu strategis juga disampaikan oleh pemerintah pusat. Salah satunya datang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni berkaitan dengan daya saing yang masih rendah dan kesenjangan antarwilayah.
Seperti diketahui, ada empat kabupaten dan satu kota di Kaltara. Dua di antaranya merupakan wilayah perbatasan.
Kesenjangan merupakan salah satu tantangan yang harus mendapatkan perhatian semua pihak.
Tak hanya daerah, namun juga pemerintah pusat. Demikian ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen Tipa Padan, menyikapi masukan Bappenas tersebut.
“Itu (kesenjangan) sangat nyata terjadi dari tahun ke tahun. Tapi kita perlu fokus terhadap persoalan dasarnya, misalnya persoalan pembangunan kawasan perbatasan,” ujarnya.
Terhadap hal itu, dia menekankan andil kebijakan pemerintah pusat.
Dicontohkan, hal mendasar yang masih menjadi tantangan di perbatasan adalah wilayah yang terisolasi.
Akses menuju sejumlah titik belum memadai bahkan ada yang hanya dapat ditembus lewat jalur udara menggunakan pesawat terbang.
“Isolasi wilayah, dalam artian jalur, jalan transportasi, informasi, teknologi. Ini kan bisa menciptakan kesenjangan. Bukan orang di situ tidak bisa maju atau tidak mau maju, tapi lebih kepada keterbatasan, ketidakmampuan terhadap fasilitas yang ada. Itu kan bukan tanggung jawab daerah semata, ada tanggung jawab pusat juga. Karena ada aturan-aturan yang memang berada di kebijakan pusat,” desaknya.
Untuk itu, menurut Yansen, kesenjangan antarwilayah di Kaltara tidak hanya menjadi tugas daerah dalam menyelesaikannya.
Pusat diharapkan turut mendorong agar infrastruktur dasar termasuk telekomunikasi yang menjadi penyebab kesenjangan bisa diselesaikan.
“Kalau dipersoalkan keterbatasan Kalimantan Utara, kalau bicara telekomunikasi tidak serta merta menjadi persoalan kelemahan Kalimantan Utara. Tetapi lebih karena perhatian kita tidak seimbang. Telekomunikasi sepenuhnya ada kebijakan pemerintah pusat di situ,” jelas mantan Bupati Malinau tersebut.
Untuk itu, dalam menyusun perencanaan pembangunan, perlu sinergitas semu pihak, termasuk dengan pemerintah pusat.
Harapannya, atensi soal isu strategis seperti kesenjangan antar wilayah dapat diatasi, yakni dengan meningkatkan pembangunan khususnya sektor infrastruktur dasar secara merata hingga di wilayah perbatasan dan pedalaman. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
