Koran Kaltara, 11 November 2021
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu fokus kepala daerah. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen Tipa Padan saat dikonfirmasi media soal konektivitas wilayah, khususnya di daerah perbatasan. Seperti diketahui, provinsi ke-34 ini memiliki garis perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia baik Kabupaten Malinau maupun Nunukan.
Sejumlah daerah di dua kabupaten itu, belum terkoneksi dengan ibukota kabupaten masing-masing. Bahkan, hanya bisa ditempuh lewat jalur udara menggunakan pesawat terbang.
Kondisi ini kemudian berimbas pada ketersediaan kebutuhan masyarakat hingga terjadinya disparitas harga kebutuhan pokok. Untuk jangka pendek, pemerintah memiliki program subsidi baik untuk angkutan barang maupun orang agar masyarakat tidak terbebani.
Adapun jangka panjangnya, pemprov terus mendorong agar negara tetap hadir melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan, untuk membuka konektivitas antarwilayah di Kaltara. Sehingga setiap wilayah di Kaltara, terkoneksi dengan yang lainnya.
Yansen TP mengungkapkan, Gubernur Zainal Arifin Paliwang ingin persoalan konektivitas wilayah segera dituntaskan. Dua tahun ke depan, pekerjaan infrastruktur sudah rampung sehingga warga perbatasan tidak lagi kesulitan.
“Target gubernur, (tahun) 2023 harus tuntas. Beliau (gubernur) mengarahkan agar pemerintah pusat itu melalui APBN, supaya di 2023 (pekerjaan infrastruktur) harus selesai,” katanya kepada awak media.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kaltara. Tahun anggaran 2021 ini, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp247 miliar untuk pembangunan ruas jalan perbatasan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan ruas Jalan Long Boh-Metulang -Long Nawang sepanjang 6,5 km, dan Jalan Long Boh – Metulang – Long Nawang 2 dengan total panjang 21,5 km. Selanjutnya adalah untuk pembukaan hutan ruas Long Boh – Metulang yang belum tembus sepanjang 3,5 km, Jalan Long Kemuat-Langap (3,7 km), dan pemeliharaan rutin perbatasan (312,3 km).
“Kita berharap (ke depan) wilayah perbatasan bisa ditembus oleh jalan-jalan (akses darat). Baik jalan paralel hingga lingkar perbatasan itu,” ujar Yansen.
Di tahun anggaran 2021 ini, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan akses perbatasan di wilayah Kaltara senilai Rp468 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan Jalan Malinau-Semamu dengan target 2 km, Jalan Malinau-Semamu 1 (3,2 km), Jalan Long Semamu – Long Bawan (13,66 km), dan Jalan Long Nawang (3,9 km).
Sebagai informasi, bahwa jalan perbatasan di Kaltara secara keseluruhan sepanjang 992,35 km. Terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 km dan akses perbatasan 377,8 km. Hingga saat ini, dari 614,55 km jalan paralel perbatasan di Kaltara, tersisa sepanjang 57 km yang belum tembus dengan 27,05 km yang belum tembus untuk jalan akses perbatasan.
DPRD: Tak Hanya Perbatasan, Tapi Semua daerah Terpencil
KETUA DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Norhayati Andris mengatakan, Kaltara masih memiliki sejumlah wilayah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat. Artinya, konektivitas antarwilayah di provinsi paling bungsu ini belum memadai, sehingga pembangunan di sektor infrastruktur jalan harus tetap digenjot.
Hanya saja, untuk menuntaskan pembangunan tersebut, Kaltara harus mendapat dukungan langsung dari APBN. Apalagi Kaltara merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah perbatasan. Sehingga dewan turut mendorong agar Pemprov Kaltara tidak henti-hentinya memperjuangkan alokasi APBN dikucurkan ke daerah.
“Mungkin besar harapan kita bisa terkoneksi semua daerah-daerah, yang saat ini belum terkoneksi infrastruktur jalannya. Kami sangat mendorong pemprov berupaya hadir di kementerian-kementerian untuk perjuangkan anggaran-anggaran yang perlu diprioritaskan,” katanya dikonfirmasi Koran Kaltara, Rabu (10/11/2021).
Sebagai wakil rakyat, politisi PDI Perjuangan tersebut memahami betul, saat ini masih ada masyarakat Kaltara yang berada di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Baik di perbatasan maupun di daerah tepencil lainnya. Untuk itu, pembangunan infrastruktur harus berproses dan berprogres, agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
“Tak hanya perbatasan, tapi semua daerah terpencil. Seperti di daerah Peso (Bulungan), di Tana Tidung dan wilayah lainnya. Ini yang perlu diperjuangkan, agar sama-sama bisa menikmati dampak pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Ditanya soal target gubernur, konektivitas tuntas di 2023, menurut Norhayati sudah realistis. Apalagi, saat ini pemerintah terus melanjutkan sejumlah pembangunan di perbatasan. Namun, tetap harus dikawal bersama, supaya target itu bisa dicapai. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
