-Tarakan-
Sebagai kabupaten induk, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan meraih penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil pemeriksanaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan Nunukan yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait penilaian yang sama akan keuangan daerah.
Dijelaskan oleh Ketua BPK RI Perwakilan kaltara Ade Iwan Ruswana, dua bulan sejak laporan keuangan diserahkan dari Pemkab Bulungan kepada pihaknya dan atas bantuan inspektorat sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu. “Setiap tahun sudah menjadi ritual untuk mengaudit untuk memberikan opini. Kemarin Pemda sudah 50 persen yang sudah WTP. Bahkan tanggla 8 kemarin dari Pemerintah pusat ke Jokowi.” Ujar Ade Iwan Ruswana kepada Radar Kaltara, kemarin (9/6).
“Di Kaltara sudah tidak ada disklaim. Sekarang lebih banyak WTP daripada WDP. Seharusnya dari pemerintah menyusun kembali laporan keuangan. Sampai tadi subuh KTT masih saya koreksi. Kami mencoba disiplin agar ke depan lebih baik untuk laporan keuangan.” sambungnya. Menurut Ade–sapannya—opini wajar dengan pengecualian baik Bulungan dan KTT dinilainya sama saja. Bahkan tahun lalu Nunukan dan Bulungan nyaris sama. Tetapi tahun ini Bulungan dan Nunukan mendapat penilaian yang berbeda.
Lanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan bisa meraih WTP, tetapi yang penting Bupati dapat menjalankan dengan baik dan bertindak tegas. Dirinya bahkan mencontohkan, Kabupaten Malinau juga ada yang bermasalah, namun dapat diselesaikan. Adapun terkait dengan inventarisasi, dirinya mengaku tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. “Jadikan itu sebagai penyelesaian kepala dinas. Berikan target ke masing-masing untuk mereka bisa berusaha. Jika kepala dinas itu tidak bisa. Aset segera dilaporkan kemudian validasi.” sarannya.
“Banyak kelapa dinas yang tidak dengar. Jika diberikan konsekuensi termasuk inventarisir jalan-jalan. Badan jalan yang menjadi salah satunya.” sebutnya seraya mengatakan ditarget paling lama 2018 semua daerah sudah meraih opini WTP. Dirinya menambahkan, setiap kabupaten/kota memperoleh dana bos dari pusat. Tentunya hal itu langsung ke sekolah tanpa menggunakan ABPD. “Coba diberlakukan
sekolah-sekolah harus dilaporkan ke Disdik dibelanjakan untuk apa? Disdik bisa merekap mekanisme untuk mencatat kegunaannya.” ucapnya.
Selain itu, beberapa catatan untuk Kabupaten Bulungan. Di antaranya banyak aset yang dipinjam pakaikan sebanyak 11 unit roda dua dan 45 mobil yang belum dikembalikan. Pembayaran gaji dan tunjangan yang salah mencapai 294 juta. “Pinjam pakai itu masih ada keterkaitan dengan tugas pemerintahan ditarik saja ke organisasi yang tidak jelas. Jika secara hakikatnya yang pinjam patut dipinjamkan diberikan surat pinjam pakai.” pesannya.
Bupati Bulungan H.Sudjati yang dimintai tanggapannya terkait opini WDP tersebut mengaku akan mengevaluasi hasil penilaian dari BPK tersebut. “Mudahan kami dapat memperbaiki semuanya, dari administrasi dan lainnya. Unsur DPRD harus ada penyamaan persepsi.” tuntasnya.
