Tarakan – Sejalan dengan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kembali menunjukkan capaian kinerja yang solid melalui hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk periode Agustus 2025. Berdasarkan analisis terhadap 78 responden purna layanan , BPK Kaltara berhasil meraih Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebesar 88,94% dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang lebih tinggi, yakni 90,73%. Hasil ini tidak hanya menegaskan tingginya tingkat kepuasan publik, tetapi juga menjadi modal fundamental dalam perjalanan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Lebih jauh, analisis demografi responden menunjukkan sebuah tren menarik, di mana partisipasi didominasi oleh kalangan muda dan terdidik. Tercatat, hampir separuh responden (46,15%) berusia di bawah 25 tahun, dengan mayoritas berlatar belakang pendidikan setingkat Sarjana (83,33%). Profil ini, yang didominasi oleh pelajar/mahasiswa serta aparatur sipil negara , mengindikasikan bahwa layanan edukasi BPK Kaltara, termasuk inovasi digital seperti platform Tanjik Hukum Online, telah berhasil menjangkau segmen strategis secara efektif.
Secara terperinci, komponen profesionalisme petugas menjadi aspek yang paling diapresiasi dalam kualitas pelayanan dengan indeks 3,63 dari skala 4,00. Sementara itu, pada persepsi antikorupsi, publik memberikan nilai tertinggi pada indikator tidak adanya penerimaan imbalan oleh pegawai BPK. Temuan ini memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas dan keramahan dalam melayani.
Meskipun demikian, apresiasi tinggi tersebut diiringi masukan konstruktif untuk penyempurnaan di masa mendatang. Responden menyuarakan harapan agar BPK Kaltara terus mengoptimalkan inovasi digital yang lebih interaktif, memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke wilayah pelosok dan perbatasan, serta meningkatkan kualitas sarana pendukung layanan publik. Aspirasi ini menandakan ekspektasi publik yang tidak hanya berfokus pada substansi layanan, tetapi juga pada kenyamanan dan aksesibilitas yang inklusif.
Menjawab aspirasi tersebut, BPK Kaltara telah merumuskan serangkaian tindak lanjut strategis. Di antaranya adalah mengintensifkan kampanye pemanfaatan teknologi terintegrasi seperti aplikasi Belantara, memperkuat kapasitas pemeriksa melalui diklat berkelanjutan, serta memperluas partisipasi publik melalui kanal komunikasi digital dan program strategis seperti Forum Kehumasan dan Media Gathering. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap masukan dari masyarakat menjadi pijakan untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, capaian gemilang dalam survei ini dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai fondasi untuk terus berinovasi dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Dengan sinergi yang kuat antara BPK Kaltara dan dukungan para pemangku kepentingan, upaya meraih predikat WBBM diyakini akan menjadi refleksi nyata dari sebuah birokrasi yang berintegritas dan melayani secara prima.
