NUNUKAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2022 ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Hasil pemeriksaan pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT ) merupakan pengelolaan program perlindungan sosial 2022.
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kaltara yang disampaikan ke pihaknya segera ditindaklanjuti. Dengan langkah cepat berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Nunukan.
“Secepatnya akan kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama OPD yang ada. Termasuk bersama para camat se-Kabupaten Nunukan,” ucap Hj. Asmin Laura Hafid.
Dijelaskan, Nunukan saat ini memiliki sebanyak 232 desa. Dimana, setiap desa memiliki berbagai macam kendala. Apalagi, desa yang berada di wilayah aksesnya sangat terbatas.
“Kita berharap komunikasi kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Sehingga kedepannya apa yang dilakukan lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.
Kemudian, hasil evaluasi BPK Kaltara diantaranya melalui rencana aksi yang akan dilaksanakan segera. Seperti menerbitkan keputusan bupati tentang pedoman teknis pelaksanaan BLT desa secara mendetail.
“Dan disosialisasikan secara langsung kepada desa baik melalui daring maupun luring,” pesannya.
Sumber: https://radartarakan.jawapos.com
