Koran Kaltara, 1 November 2021
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi paling bungsu di Indonesia yang saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Setelah dikunjungi Presiden Joko Widodo, belum lama ini, sejumlah menteri juga melakukan kunjungan kerja di Kaltara. Yang terbaru adalah Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, di mana sebelum kunjungan Presiden juga lebih dulu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar ke Kaltara.
- Strategi hingga Kontribusi Kementerian untuk Pembangunan Daerah
Bahkan, menindaklanjuti kunjungannya itu, Kementerian LHK mengundang langsung Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan jajarannya, termasuk Forkopimda pada Jumat (29/10/2021) lalu. Yakni dalam rangka persiapan pembahasan strategi pembangunan daerah berbasis forest landscape management atau kelola wilayah hutan.
Meski merupakan provinsi paling muda, Kaltara mempunyai potensi besar dalam pembangunan di berbagai sektor. Sumber daya alam yang melimpah, menjadikan Kaltara sebagai daerah yang punya rencana pembangunan skala besar. Bahkan disebut Presiden, akan dilakukan pembangunan wilayah green industry (industri hijau) terbesar dan pertama di dunia.
Terhadap hal itu, Menteri LHK mengatakan, bahwa langkah-langkah pemerintah, dalam pembangunan yang berkeadilan lingkungan bisa dihadirkan di Kaltara. Dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah berbasis forest landscape management, sehingga dalam mengelola sumber daya alam dilakukan dengan kebijakan korektif alokasi dan akses hutan.
Menyikapi hal itu, Gubernur Zainal A Paliwang menyambut baik strategi pembangunan tersebut. Apalagi senada dengan visi misi dan programnya, yang ingin menjadikan Kaltara sebagai provinsi maju dan mensejahterakan masyarakat. Tentu dengan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, di mana Kaltara memiliki luas wilayah sebesar 7,54 juta hektare dengan kawasan hutan yang sangat luas mencapai 6,9 juta hektare.
“Dari luas kawasan hutan tersebut, sekitar 18 persen atau 1,3 juta hektare merupakan area pembenahan lainnya yang telah dipenuhi dengan izin sawit, batu bara, dan sedikit sekali kawasan pemukiman. Selain itu, di kawasan hutan produksi tersebut juga terdapat perikanan tambak,” kata gubernur, saat menghadiri pertemuan dengan Menteri LHK.
Dijelaskan pula oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Hamsi, bahwa pertemuan dengan KLHK adalah langkah awal. Pertemuan itu, merupakan dukungan dan kontribusi pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dalam pembangunan daerah.
“Jadi pertemuan kemarin itu terkait dukungan Kementerian LHK terhadap pembangunan di Kaltara. Tentu dari berbagai aspek, dari lingkungan hidup, dan yang lainnya. Kita kan provinsi baru, dan banyak yang harus diprioritaskan,. Terkait dengan wilayah pertumbuhan, plan bisnisnya seperti apa, pembangunan ramah lingkungan. Hal-hal ini yang difokuskan,” jelasnya, dikonfirmasi Koran Kaltara, Minggu (31/10/2021).
Kontribusi kementerian itu, menurutnya, akan terus berlanjut. Tidak hanya oleh KLHK, melainkan kementerian lainnya. Sehingga, Kaltara dengan sejumlah megaproyek di dalamnya, bisa berkembang lebih maju.
“Intinya, strategi pembangunan daerah, dari infrastruktur, penataan kawasan hutan, ganti rugi lahan, dan sebagainya. Kaltara ini sangat cocok, karena kita ini luas, wilayah hutan banyak. Ini tahap pendahuluan dari bahasan-bahasan, nanti akan mengerucut. Nantinya banyak sektor bisa dikembangkan. Jadi, ini dari Kementerian LHK, terus akan dikoordinasikan dengan kementerian lain. Banyak yang berkontribusi dengan daerah kita. Bahkan nanti akan disusun dalam bentuk term of reference (ToR) untuk merumuskan strategi pembangunan nanti,” terangnya. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
