Koran Kaltara, 29 Oktober 2021
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kunjungan Tri Rismaharini ke Bulungan, Kamis (28/10/2021), dalam kapasitas sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Meski demikian, jabatan Menteri Sosial (Mensos) yang melekat di pundaknya, menjadi sasaran masyarakat menyampaikan keluhan.
- Risma Memastikan Penyaluran sesuai Data
Di sela-sela lawatannya ke Bulungan, Risma menerima keluhan masyarakat terkait bantuan sosial selama pandemi covid-19. Dalam dialog, Kepala Desa Jelarai Selor, Remington Hendrik, menyoal bantuan sosial di desanya. Ia meminta perhatian dari Kementerian Sosial perihal bantuan sosial yang terkesan lambat disalurkan. Begitupun terkait data penerima yang berubah-ubah.
“Kita minta melalui Menteri Sosial bisa mempercepat penyalurannya. Kita juga mau memperjelas, ke mana bantuan sosial itu disalurkan. Sebab ada perubahan yang terjadi,” desaknya.
Ia mengungkapkan, ada banyak warga di Desa Jelarai Selor atau mungkin di desa lain yang kurang mendapatkan informasi. Sebab perubahan atau pengalihan penyaluran bantuan sosial tunai (BST), misalnya, yang sebelumnya disalurkan melalui kantor pos, namun berubah melalui rekening dan lain sebagainya.
“Sekarang disalurkan melalui bank. Kemudian warga juga ada yang belum memahami mekanismenya. Maka dari itu, kita minta solusi dari Menteri sosial. Kami juga kadang bingung menjelaskan ke warga agar bisa dipahami,” keluhnya.
Belum lagi, dia mengaku bingung ketika ada data penerima di awal, namun ketika bantuan berikutnya tidak lagi terdata. Alhasil, untuk ia minta penjelasan langsung kepada menteri.
Menanggapi hal itu, Mensos RI, Tri Rismaharini menegaskan, bahwa pihaknya memiliki data riil. Namun untuk kepastiannya, dia perlu mengecek apakah yang bersangkutan memang sebagai penerima, atau ada kendala teknis dalam penyalurannya. “Persolaan itu (bantuan sosial tunai di Kaltara) saya belum tahu, besok (hari ini) saya baru akan gelar rapat di Tarakan,” ujar Risma.
Menurutnya, Kementerian Sosial akan melihat terlebih dahulu progres penyaluran bantuan sosial tunai selama covid-19 yang ada di Kaltara. Meski demikian ia menegaskan agar bantuan sosial bisa segera terealisasi. Sebab informasi yang diterimanya, masih ada yang tertahan di bank, sehingga penyalurannya lambat.
“Terkait bantuan sosial ini, kita harap bisa segera terealisasi. Seperti yang disampaikan kepala desa tadi, saya minta untuk ditindaklanjuti,” tegasnya ditemui media usao pertemuan bersama masyarakat.
Informasi dihimpun, jumlah anggaran untuk bantuan sosial mencapai Rp744,75 triliun secara nasional. Dana itu mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp699,43 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam berbagai program. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan masih banyak lagi. “Nanti kita cek. Yang belum tersalurkan, kita harapkan segera tersalurkan. Solusi konkritnya, ya besok (hari ini) kita bahas,” tuntasnya. (*)
Reporter: Nurjannah
Editor: Nurul Lamunsari
