Koran Kaltara, 27 Desember 2021
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pembangunan di daerah perbatasan terus dilanjutkan setiap tahunnya. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dikucurkan ke daerah, termasuk untuk Kalimantan Utara (Kaltara). Belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk pengembangan infrastruktur di perbatasan juga terus diberikan.
Tahun 2022, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Kaltara mendapatkan asupan belanja dari negara sebesar Rp9,72 triliun. Terbagi dalam bentuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3,48 triliun. Alokasi itu termasuk Dana Dekonsentrasi Rp34,17 miliar dan Dana Tugas Pembantuan Rp32,95 miliar. kemudian ada juga TKDD sebesar Rp6,24 triliun. Termasuk di dalamnya diberikan kepada 28 K/L yang diprioritaskan untuk konektivitas infrastruktur.
“Belanja K/L tersebut difokuskan pada bidang konektivitas, jaringan sumber daya air, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Nazuar.
Pembangunan di Kaltara yang merupakan wilayah perbatasan, memang terbantukan dengan adanya alokasi anggaran K/L. Hal itu juga disampaikan oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.
“Kita berharap alokasi anggaran dari pusat terus dikucurkan. Karena kita masih punya wilayah yang belum terkoneksi, khususnya di perbatasan-perbatasan,” ujarnya.
Seperti diketahui, ada dua daerah di Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Nunukan dan Malinau. Dikonfirmasi Koran Kaltara, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid turut berharap kehadiran negara di perbatasan.
“Jadi, selama ini sangat terbantu dengan anggaran pusat. Seperti PLBN (Pos Lintas Batas Negara) ini. Kemudian jalan-jalan kita di perbatasan itu banyak dibantu oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menyikapi atensi pusat, bahwa daerah harus pro-aktif mengusulkan program untuk dibiayai negara, bupati menegaskan terus menyampaikan usulan. Baik anggaran langsung melalui K/L, maupun dana transfer ke daerah.
“Pembangunan yang kita ajukan di pusat itu banyak. Di sistem itu sudah kita ajukan semua. Termasuk koordinasi di K/L – K/L yang ada. Jadi, pembangunan itu ada dua. Ada yang langsung dari pusat langsung mengerjakan di daerah, kita tinggal terima beres. Ada juga pembangunan yang dikirim ke kita, kita yang membelanjakan anggaran itu,” terangnya.
Selain infrastruktur perbatasan, menurutnya peruntukan anggaran juga untuk pendidikan dan kesehatan. Termasuk untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
