Pemprov Komitmen Pertahankan Opini WTP

Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi birokrasi dan tuntutan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara berkomitmen mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Karena seperti diketahui, WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat criteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian interen.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP tersebut, Biro Keuangan dan Aset mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 di Samarinda, Rabu (16/12).

Harapannya, seluruh pelaporan keuangan telah disusun berdasarkan aturan yang berlaku. Karena itulah peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah dengan sistem akutansi berbasis akrual dilakukan sejak dini.

Dalam pemberian materi bimtek yang langsung diisi oleh pejabat BPK ini, seluruh peserta dari 5 kabupaten/kota se-Kaltara bisa dengan bijak menyimak dan mempertanyakan hal-hal yang sekiranya belum diketahui.

“Teknis penyusunan laporan keuangan menjadi basis agar tersusun sebuah dokumen yang akan diaudit BPK. Oleh karena itu, mari kita pastikan acara ini penting dari segi materi dan substansi, karena ini adalah potret bagaimana tata kelola keuangan disajikan” ujar Badrun.

Penerapan laporan keuangan berbasis akutansi akrual di tahun 2015 diharapkan bisa dijadikan pegangan untuk tahun selanjutnya. Penyajian keuangan diminta agar sesuai aturan yang berlaku.

“Saya berharap dapat disajikan laporan yang terbaik dan akuntabel agar terhindar dari kondisi yang merugikan,” pesan Badrun.