-Tarakan-
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menginginkan keuangan PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan diaudit lembaga pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini disampaikan beberapa kali oleh gubernur dan bahkan sudah mendapat lampu hijau dari ketua BPK RI Harry Azhar Azis yang sempat bertandang ke Tarakan beberapa waktu lalu. “Kami akan undang Dirut PT PLN Tarakan untuk diminta penjelasannya. Kalau kami harus mengubah tarif listrik ini, harus diaudit dulu. Berapa operasionalnya, berapa tarif yang wajar. Jadi jangan sampai PT PLN merugi. Karena mereka kan harus membayar gaji pegawai dan membeli bahan bakar,” jelas pria berkacamata itu.
Setelah gubernur bertemu dengan jajaran direksi PT PLN Tarakan, gubernur akan berkirim surat secara resmi kepada BPK kantor perwakilan Kaltara untuk meminta pelaksanaan audit ini.
Lantas bagaimana respons PLN Tarakan? Melalui direktur umumnya, Rahimuddin, menyatakan sama sekali tidak masalah dengan rencana audit dari pemprov bersama BPK. “Silakan, kami ini tidak ada masalah. Mau diaudit atau dikembalikan. Kalau kami sih malah maunya segera saja dikembalikan ke pusat, biar bisa clear. Statusnya jelas dan kami bisa bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Rahimuddin juga menyatakan selama ini perusahaan yang dipimpinnya rutin diaudit. “Setahun dua kali keuangan PLN Tarakan diaudit. Jadi jangan menganggap PLN Tarakan ini tidak punya aturan. Yang mengaudit juga bukan audit-audit recehan, yakni PLN pusat dan lembaga independen,” jelasnya. Karena itu, tegas Rahimuddin, pelaksanaan audit keuangan ini sudah biasa dijalani PLN Tarakan. “Jadi jangan menganggap kami di sini tidak pernah diaudit. Tidak hanya Tarakan, tapi seluruh anak perusahaan diaudit,” tegasnya.
Sumber Berita: http://kaltara.prokal.co| 28 Juni 2016
