Koran kaltara.com
Rabu, 5 Januari 2022 | 10.30 WITA
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi paling bungsu di Indonesia, dengan porsi keuangan yang masih bergantung pemerintah pusat. Hal itu tampak dari realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2021. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, pendapatan Kaltara tahun lalu sebesar Rp2,4 triliun.
Dari total realisasi pendapatan daerah itu, paling besar bersumber dari alokasi transfer pusat yakni Rp1,8 triliun. Adapun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang pendapatan sebesar Rp594 miliar lebih. Sisanya dari item Lain-Lain pendapatan daerah sah sebesar Rp40,6 miliar.
“(Pendapatan daerah) masih ketergantungan dengan dana transfer pusat,” kata Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto kepada Koran Kaltara, Selasa (4/1/2022).
Denny mengakui, jika pendapatan daerah tahun ini juga masih mengandalkan transfer pusat. Sedangkan dari sektor PAD, diproyeksikan masih tidak beda jauh dari tahun lalu. Di mana, sektor pajak daerah yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi provinsi ke-34 ini paling tinggi dibanding sumber lainnya untuk PAD.
Secara umum, pendapatan daerah tahun lalu, dari yang ditargetkan pada APBD perubahan sebesar Rp2,5 triliun, terealisasi sebesar 97,62 persen. Khusus PAD, dari ratusan miliar itu, realisasi tahun lalu dari pajak daerah sebesar Rp381 miliar.
Kemudian berturut-turut dari lain-lain PAD yang sah Rp198 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,2 miliar dan retribusi daerah Rp5,5 miliar. “Semoga tahun ini, pendapatan kita bisa bertambah,” harap Kepala BKAD.
Tahun ini, diharapkan target pendapatan daerah bisa tercapai, bahkan lebih baik. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang akhir tahun lalu, mengungkapkan, Kaltara memiliki banyak potensi. “Kita akan gali semua potensi pendapatan daerah. Yang belum dikelola maksimal, akan kita maksimalkan,” ujar gubernur. (*)
Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari
